IDEAS Nilai New Normal di Indonesia Belum Sesuai Standar WHO
Karena penerapan new normal tidak memenuhi standar WHO, kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 harian lebih dari 3.000 orang.
Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Fajri Azhari menilai new normal yang diterapkan di Indonesia belum sesuai standar organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO). Ketetapan WHO, sebelum menerapkan new normal sebuah negara harus dapat mengendalikan pandemi Covid-19.
Hal itu ditandai dengan tidak adanya laju pertumbuhan kasus Covid-19 dan nihil transmisi lokal.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Kalau Indonesia menerapkan new normal belum memenuhi standar WHO," kata Fajri melalui diskusi virtual, Jumat (11/9).
Karena penerapan new normal tidak memenuhi standar WHO, kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 harian lebih dari 3.000 orang.
Fajri menjelaskan, pada 6 April hingga 5 Juni 2020, penambahan kasus Covid-19 harian di Tanah Air masih di bawah angka 500 orang. Setelah memasuki fase new normal, penambahan kasus Covid-19 sangat tidak menggembirakan.
"Angkanya sangat tidak menggembirakan, dari 445 orang melonjak menjadi 1.141 kasus. Lalu di bulan berikutnya dari 6 Juli sampai 5 Agustus meningkat lagi sekitar 1.714 kasus. Di bulan ketiga ini tembus 2.000 kasus per hari," ucapnya.
Tak hanya kasus positif, penambahan kasus kematian akibat Covid-19 melonjak cukup tinggi setelah new normal. Sebelum new normal, rata-rata kasus kematian harian hanya 26 orang.
"Pasa new normal dari 26 kasus bertambah jadi 49 kasus rata-rata harian. Lalu new normal kedua naik lagi jadi 73 kasus dan terakhir bertambah jadi 80 kasus," terangnya.
Seharusnya, kata Fajri, pemerintah mencontohi Thailand dan Taiwan yang terlebih dahulu menekan laju kasus Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Penerapan new normal harus memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan warga Indonesia.
"Di sini sebetulnya ketika pemerintah mengambil keputusan new normal maka itu merupakan sebuah pertaruhan besar terkait dengan keselamatan warga negara Indonesia," tutupnya.