Ikut Sertakan Kemenag dan MUI, Jokowi Ingin Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan terkait proses kehalalan vaksin sedang proses audit di lapangan. Namun hingga kini timnya sedang menunggu salah satu dokumen dari Sinopharm.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menggandeng Kementerian Agama hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menguji kehalalan vaksin Covid-19 yang hadir ke Indonesia. Harapannya, benar-benar ada jaminan soal kehalalan vaksin tersebut.
"Mengenai kehalalan, oh vaksin ini sudah sejak awal mengikuti Kementerian Agama, MUI juga sudah diikutkan ke sana jadi dan ini keadaan darurat yang semuanya tahu," ungkap Jokowi saat memberikan bantuan modal kerja kepada pengusaha mikro dan kecil di halaman Istana, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin? Presiden dan Ibu Negara memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang telah resmi menjadi suami istri.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa saja yang diminta oleh anak buah Jokowi? Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah sudah mendatangkan vaksin Covid-19 merek Sinovac dari China. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang menunggu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan vaksin tersebut.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan terkait proses kehalalan vaksin sedang proses audit di lapangan. Namun hingga kini timnya sedang menunggu salah satu dokumen dari Sinopharm.
"Hasil auditingnya masih menunggu ada salah satu dokumen dari sinovac diharapkan segera dilengkapi. Nah, posisinya sampai di situ," kata Asrorun dalam diskusi virtual dengan tema 'Setelah Vaksin Datang', Sabtu (12/12).
"Setelah nanti terpenuhi dokumen-dokumennya, di samping dokumen dari produsen juga, kepastian izin edar dan atau izin keamanan dari pihak Badan POM yang sampai sekarang masih di dalam proses," lanjut dia.
Selain itu, Asrorun menjelaskan, pihaknya memprioritaskan untuk membahas terkait kehalalan vaksin. Dia juga menuturkan BPOM juga masih melakukan proses kajian.
"Jangan sampai kemudian, bisa jadi dari sisi ingredients halal, tetapi dia tidak aman, maka tidak boleh digunakan. Maka ini dalam satu tarikan napas, halalan thayyiban ya," ungkapnya.
Baca juga:
Setelah Nakes & Aparat, Vaksin Covid Diprioritaskan Buat Masyarakat Usia 18-59 Tahun
Pertimbangan Pemerintah Pilih Vaksin Sinovac Ketimbang Pfizer yang Dipakai Singapura
Jokowi Targetkan 182 Juta Warga Divaksin, Syarat Minimal Herd Immunity
Vaksin Covid-19 Gratis, DPR Harap Tak Ada Masyarakat Menolak Vaksinasi
Sri Mulyani: Butuh Teknologi Memadai untuk Vaksinasi 180 Juta Orang