Ikuti jejak Muhammadiyah, Aisyiyah bertekad ikut jihad konstitusi

Mereka ingin undang-undang lebih melindungi perempuan. Termasuk menyoroti keadilan dan kesetaraan penerima dana desa.

Aisyiyah di masa mendatang akan mendorong jihad konstitusi. Hal ini menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas pada Muktamar Satu Abad Aisyiyah yang akan dibuka hari ini, Senin (3/8), oleh Presiden Joko Widodo didampingi ibu negara, Hj Iriana.

Adapun isu lain akan dibahas dalam ritual lima tahunan Muktamar Aisyiyah adalah tentang implementasi undang-undang dalam rangka penguatan masyarakat sipil. Juga akan dibahas tentang dakwah advokasi.

Kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, jihad konstitusi yang dimaksud seperti halnya apa yang telah dilakukan Muhammadiyah yang pernah mengajukan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Air.

"10 tahun terakhir aktif memberikan keberpihakan terhadap perempuan, bagaimana agar mereka mendapatkan alokasi dana yang cukup bagi perempuan dan anak," kata Tri.

Dikatakan Tri, dari data telah dikumpulkan, Aisyiyah menemukan hampir di semua desa, perempuan-perempuan miskinnya tidak terdaftar karena di desa itu tingkat nepotismenya sangat tinggi. Sehingga yang mendapatkan kartu atau fasilitas hanyalah orang-orang yang dekat dengan perangkat desa.

Maka dari itu, pemerintah daerah didesak untuk melindungi kelompok miskin atau perempuan-perempuan dhuafa mustad'afin ini.

Adapun salah satu petinggi Aisyiyah lainnya, Siti Aisyah mengatakan, Aisyiyah juga bertekad mengawal pelaksanaan Undang-Undang Desa. "Kita ingin dana untuk desa dikelola dengan baik, tepat sasaran, tidak ada korupsi. Betul-betul harus menyentuh penerima manfaat," ujar Siti.