Imparsial sebut Sutiyoso tak layak jadi kepala BIN

Pencalonan Sutiyoso oleh Presiden Jokowi mengabaikan track record yang dianggap buruk dalam bidang HAM.

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai Letjen (Purn) Sutiyoso tidak layak menjadi Kepala BIN. Bagi Imparsial, catatan negatif masa lalu seperti pelanggaran HAM dan lama berkecimpung di dunia politik menjadi poin yang disoroti untuk mendesak Presiden Jokowi tidak menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang baru.

"Pencalonan Sutiyoso oleh presiden mengabaikan track record yang dianggap buruk dalam bidang HAM. Dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam kasus pelanggaran HAM semestinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidak. Pada saat dia jadi Pangdam Jaya terjadi kasus penyerangan Kantor PDI di Jakarta yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juli 1996 dan terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jl Tebet Utara II, Jakarta Timur, Kamis (11/6).

Menurutnya, Sutiyoso yang merupakan ketua umum PKP Indonesia akan menempatkan BIN dalam ruang politis. Seharusnya, Presiden Jokowi memilih Kepala BIN bukan dari parpol untuk menghindari potensi politisasi BIN.

"Dia kan sudah lama tidak kecimpung di intelijen. Dia malahan sudah lama di politik. Nanti BIN akan menjadi ruang politisasi. Presiden seharusnya pilih bukan orang parpol. Masih banyak kok yang lebih mampu," papar dia.

Presiden Jokowi memilih Sutiyoso berdasarkan track recordnya di intelijen. Manajer Riset Imparsial, Gufron Mabruri menilai, pemilihan Sutiyoso harus juga dilihat dalam konteks kegagalan Sutiyoso di masa lalu yang tidak mampu memberi rasa aman di Jakarta.

"Kenapa individu yang gagal ditempatkan pada ini. Pada waktu itu dia gagal memberi rasa aman bagi PDIP dan masyarakat waktu itu," papar Gufron.

Selain itu, lanjut Gufron, tantangan dan dinamika di abad 21 harus menjadi poin masukan bagi Presiden Jokowi untuk memilih mantan gubernur DKI tersebut. Dia mengatakan, Sutiyoso yang merupakan tamatan Akmil 1978 tidak akan mampu mengimbangi kinerja Jokowi sebagai pengambil kebijakan.

"Kompleksitas ancaman seperti perang dan teroris di abad ini harus diperhatikan. Fungsi dia sebagai mata dan telinga presiden harus lebih awas. Sanggup enggak dengan umurnya imbangi kinerja presiden?" lanjut dia.

Selain itu Gufron meminta DPR juga lebih kritis ketika mengadakan fit and proper test terhadap Sutiyoso. Dia menilai, masih banyak purnawirawan dan kalangan sipil yang lebih mampu dari Sutiyoso menjadi Kepala BIN.

"Saya minta DPR agar kritis lihat sosok Sutiyoso dan lebih baik pilih yang baru. Dilihat dari umur, Pak Sutiyoso lebih cocok negarawan saja," pungkas Gufron.