Indikasi penyalahgunaan PKH untuk Pilgub Jatim juga terjadi di Tulungagung
Dalam foto itu, ada koordinator pendamping PKH Tulungagung juga bersama dengan Khofifah. Cuma persoalannya, apakah foto-foto ini dianggap kuat untuk bisa dilaporkan karena kegiatan-kegiatan seperti ini sering dilakukan di Tulungagung dengan melibatkan pendamping.
Indikasi penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim semakin terang. Setelah Kabupaten Lamongan, PKH diduga juga diselewengkan di Kabupaten Tulungagung.
"Tidak hanya Tulungagung saja, untuk penyalahgunaan PKH terjadi di hampir seluruh kabupaten," kata Ketua Forum Pemuda Peduli Pemilu Tanpa Money Politik Tulungagung, M. Hanif Romadlon kepada Merdeka.com,(26/4).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada di Jawa Timur akan melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari."Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari," kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
Hanif mengatakan, dalam program PKH sudah sangat jelas ada keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak. Keberpihakan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten yang ada di Jatim. Cuma persoalannya kadang ditemukan bukti-bukti yang menguatkan penyalahgunaan program, kadang tidak ditemukan dalam acara itu.
Pendamping PKH bersama Khofifah ©2018 Merdeka.com
Sebenarnya, penyalahgunaan program PKH ini sudah sangat nyata, karena pendamping dalam mensosialisaiskan calon Gubernur Khofifah sudah tidak sembunyi-sembunyi. Mereka menerangkan dan mengajak untuk memilih nomor satu. Dan itu dilakukan secara terbuka, tetapi ajakan yang dilakukan tidak menggunakan atribut paslon.
"Yang jelas pendamping melakukan propaganda kepada penerima manfaat PKH, itu terjadi secara otomatis," ujarnya.
Hanif mengungkapkan, modus yang dipergunakan untuk memilih paslon nomor satu di Tulungagung berbeda dengan Lamongan. Menurut dia, di Tulungagung ajakan untuk mencoblos Khofifah dilakukan saat ada pengarahan secara langsung kepada penerima manfaat PKH. Hal itu dilakukan secara terus menerus, karena pendamping bertemu dengan penerima manfaat PKH setiap sebulan sekali.
Bahkan, pendamping ini juga melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung terhadap kelompok-kelompok penerima manfaat PKH. Cuma persoalannya, untuk mendeteksi secara langsung bukti-bukti agak susah. Namun, kalau hanya sekadar bukti foto pendamping berfoto dengan Khofifah masih bisa ditemukan.
Pendamping PKH bersama Khofifah ©2018 Merdeka.com
"Kapan hari ada kegiatan di Tulungagung, Bu Khofifah ada foto bersama dengan pendamping PKH. Itu ada fotonya, Bu Khofifah datang sudah penetapan KPU kok, baru kemarin," ungkap dia.
Dalam foto itu, ada koordinator pendamping PKH Tulungagung juga bersama dengan Khofifah. Cuma persoalannya, apakah foto-foto ini dianggap kuat untuk bisa dilaporkan karena kegiatan-kegiatan seperti ini sering dilakukan di Tulungagung dengan melibatkan pendamping.
Saat ini, pendamping di Tulungagung sudah tidak independen, mereka sudah secara nyata berpihak kepada salah satu pasangan calon. Namun, mereka masih aman dan belum mendapatkan tindakan apapun. Bahkan ada kesan keterlibatan mereka tidak dipersoalkan oleh pemerintah.
"Tinggal ketegasan saja, kalau pendamping jelas sudah mempropaganda memilih Bu Khofifah," ucap Hanif.
Baca juga:
PKH jadi alat kampanye ditemukan di 3 desa di Lamongan
PKH Ditunggangi Pilkada, Pengamat: Kemiskinan Rawan Dieksploitasi
Praktisi Hukum : Penggunaan PKH untuk alat kampanye paslon harus dipidanakan
TMP : Penyalahgunaan PKH ini masif dan terstruktur, Bawaslu harus turun lapangan
Alumni Muda GMNI Sisir desa-desa mengawal Program PKH tidak dipolitisir