Indonesia diminta pimpin kembali asosiasi MK se-Asia
Hampir seluruh negara anggota AACC mengusulkan agar Arief Hidayat melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden AACC.
Indonesia kembali diminta memimpin Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Cours and Equivalent Institutions). Hal ini terungkap dalam pertemuan Sekretaris Jenderal negara anggota AACC pada Selasa (9/8), dan pertemuan Board of Member Meeting (Dewan Anggota) pada pagi hari ini.
"Kita baru bicara pergantian Presiden AACC. Saya habis masa jabatan April (2016), tapi kita tidak bisa mengadakan Board of Member Meeting karena kesibukan anggota di negara masing-masing, makanya diundur bulan Agustus ini. Tapi sampai hari ini belum ada usulan ketuanya siapa. Pas rapat sekjen, ada beberapa negara mengatakan Indonesia terus saja," kata Presiden Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution, Arief Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8).
Arief mengaku masih memberikan kesempatan kepada negara lain untuk mengusulkan nama calon Presiden AACC. Kendati demikian, dirinya juga mempertimbangkan usulan agar dirinya kembali memimpin AACC.
"Biasanya orang senang dapat jabatan terus, kalau kita nanti lihat-lihat karena ini membawa konsekuensi, kita juga berat," ujar mantan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini.
Namun, kata dia, kalau sampai tidak ada usulan nama calon pengganti dirinya, maka pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 ini siap melanjutkan amanah sebagai Presiden AACC.
"Kalau sampai tidak ada usulan siapa ketuanya, berarti kita diminta untuk melanjutkan. Saya kira itu amanah merupakan kehormatan MK RI untuk menjabat lagi sebagai Presiden AACC sampai ada usulan Presiden berikutnya," tutur Arief.
Secara terpisah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Guntur Hamzah menuturkan, hampir seluruh negara anggota AACC mengusulkan agar Arief Hidayat melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden AACC. Indonesia sendiri tidak pernah meminta untuk kembali memimpin AACC pada penyelenggaraan kongres ke-5 Konferensi Hakim Konstitusi Dunia (World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ) September 2017 mendatang.
"Bukan Indonesia yang minta untuk jadi Presiden. Karena tidak ada yang mau jadi Presiden," ujar Guntur.
Baca juga:
Pertemuan MK se-Asian putuskan sekretariat tetap di RI dan Korsel
Ketua MK se-Asia bahas perlindungan hak konstitusional global
Ini agenda pembahasan asosiasi MK internasional
Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Bali dihadiri 18 negara
Mahkamah Konstitusi jadi tuan rumah penyelenggaraan kongres AACCEI
Judicial review UU Tipikor tidak dapat diterima MK
MK lapor Presiden masih menunggak 2 kasus Pilkada Serentak 2015
-
Kapan Pesta Rakyat Simpedes di Denpasar akan diadakan? Rencananya, PRS di Denpasar akan digelar pada 23-24 September 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Di mana lokasi Pesta Rakyat Simpedes di Denpasar diadakan? Rencananya, PRS di Denpasar akan digelar pada 23-24 September 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Gedung Pancasila berada di mana? Tidak semua bangunan lawas bisa lestari hingga sekarang. Sayangnya, sebagian di antaranya dibiarkan tak terawat kendati memiliki nilai sejarah, salah satunya gedung Pancasila yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.