Indriyanto tak sepakat KPK dilibatkan dalam reshuffle kabinet

"Kok sepertinya KPK jadi seperti lembaga clearing and security house , menyerupai Kopkamtib di era terdahulu."

Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji mengaku tidak sependapat lembaga antirasuah dilibatkan dalam perombakan kabinet di pemerintahan. Bahkan, Indriyanto mengaku senang lantaran lembaganya tidak diminta menelusuri rekam jejak 6 menteri baru.

"Kok sepertinya KPK jadi seperti lembaga clearing and security house , menyerupai Kopkamtib di era terdahulu (orde baru). Saya tidak sependapat KPK dijadikan seperti itu," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).

Menurut dia, KPK tidak mengenal istilah rapor kuning atau merah untuk menentukan rekam jejak dari seorang calon pejabat negara. Sebab, dinilai dia, hal tersebut memiliki unsur kepentingan baik bagi individu maupun lembaga.

"Memang KPK tidak mengenal rapor merah atau kuning dan sebaiknya tidak melakukan hal tersebut apabila terhadap personal bagi kepentingan individu maupun kelembagaan," ungkapnya.

Sikap yang ditunjukkan Indriyanto ini berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya. Di mana, KPK kerap memberi saran maupun masukan kepada Presiden Jokowi untuk memilih para calon untuk duduk di kursi pemerintahan.

Kali ini, Indriyanto justru menilai lembaganya tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan seseorang lolos apa tidaknya duduk di pemerintahan.

Dia mengungkapkan menelusuri rekam jejak dan memberi rekomendasi terkait susunan kabinet bukan fungsi KPK. Apalagi, dia menganggap hal tersebut tidak etis dilakukan KPK.

Baca juga:
Menteri reshuffle Jokowi dilantik tanpa tracking KPK
Ini alasan Jokowi tak libatkan KPK & PPATK saat reshuffle menteri
Yasonna: Kalau mau ganti menteri, Fadli Zon jadi presiden aja dulu
Belum sempat pamitan, eks Menko Kemaritiman temui Jokowi di Istana
Pesan Jokowi ke Tom Lembong, pangkas dwelling time dan genjot ekspor