Ini 9 lembaga non-struktural yang dibubarkan Jokowi
Ini 9 lembaga non-struktural yang dibubarkan Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui sembilan lembaga non-struktural (LNS) dibubarkan. Sembilan LNS ini dinilai memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang tumpang tindih dengan lembaga kementerian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui sembilan lembaga non-struktural (LNS) dibubarkan. Sembilan LNS ini dinilai memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang tumpang tindih dengan lembaga kementerian.
"9 LNS sudah mendapat persetujuan (dibubarkan)," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Pramono menyebut, sembilan LNS yang dibubarkan adalah Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di P Batam, P Bintan dan P Karimun. Selain itu, ada juga Lembaga Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
"Badan Benih Nasional kita kembalikan ke Kementerian Pertanian, semua lembaga yang sudah kita bubarkan kita kembalikan fungsinya ke lembaga yang mengkoordinasi," jelas Pramono.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, sembilan LNS ini tak memiliki banyak pegawai. Sehingga jika dibubarkan maka tidak berdampak signifikan terhadap nasib para pegawainya.
Pramono juga belum bisa memastikan berapa efisien anggaran setelah sembilan LNS ini dibubarkan. Dia mengaku belum mengetahui dan akan menyampaikan setelah mendapatkan informasi terkait total efisiensi anggaran pembubaran 9 LNS tersebut.
"Ini belum kita hitung secara total. Nanti saya akan menyampaikan total hitungannya secara detail. Karena tadi secara efisiensi saja baru kita lakukan tetapi secara total keseluruhan belum kita lakukan perhitungannya," tandasnya.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Bagaimana Jokowi memastikan ketersediaan beras? Selain melihat stok yang tersedia, Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang diupdate oleh Presiden Jokowi tentang Bantuan Pangan Bulog? Presiden Jokowi menyampaikan update data ini menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima mendapatkan bantuan ini secara merata. "Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi.
Baca juga:
Jokowi: Reformasi birokrasi untuk memenangkan persaingan global
Jokowi: 115 Lembaga Non Struktural terlalu banyak, bubarkan!
Jokowi wajibkan pejabat negara transparan gunakan uang milik rakyat
Jokowi: Di medsos saling hujat & mengolok, apa ini Islam Indonesia?
Jokowi geram 70% birokrasi sibuk urus SPJ: Jangan bertele-tele!