Usai Bertemu Jokowi, Pengusaha Minta Agar Diberi Kemudahan Izin Berniaga di IKN

Jokowi melakukan tukar pikiran dengan para pelaku bisnis di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tukar pikiran dengan para pelaku bisnis, saat hari kedua berkantor di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (30/7/2024). Salah satunya, dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Provisi Kalimantan Timur (Kadin Kaltim), Dayang Donna Faroek.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Provisi Kalimantan Timur (Kadin Kaltim), Dayang Donna Faroek mengatakan, ada sejumlah harapan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi dari kelompok pengusaha. Salah satunya, keinginan menjadi pemain utama dan kemudahan soal pengurusan izin.

“Harapan kami bisa jadi pemain utama. Mungkin bisa diberi peluang lebih luas lagi dalam hal partisipasi kami dalam pembangunan di IKN. Contohnya dalam perizinan,” kata Dayang kepada awak media di IKN, Selasa (30/7/2024).

Dayang mengakui, memang sejauh ini kelompok pengusaha sudah ada keterlibatan seperti dari HIPMI dan Kadin. Namun demikian, sifat dari keterlibatan tersebut baru sebatas subcon. Padahal jika diberi kesempatan, Dayang percaya kelompok pengusaha bisa menjadi pemain utama dalam pembangunan IKN.

“Peluang itu sebenarnya banyak. Tinggal gimana kita diberi kesempatan,” harap dia.

Dayang menjelaskan, usaha yang saat ini diinginkan adalah dengan membuka kafe atau pun rumah makan. Sebab, akan banyak kelompok pekerja dari beragam latar belakang yang akan ditempatkan di IKN. Jika penyedianya bergantung pada satu titik, maka dipastikan tidak akan cukup menampung jumlah kebutuhan populasi manusia yang hadir ke IKN.

“Karena kebutuhan yang ada di IKN nggak akan cukup kalau hanya bergantung di Jalan Sepaku saja. Harus ada keroyokan yang harus dipikirkan. Kita nggak bisa terpaku pada pemenuhan yang bahan jadi, tapi bahan bakunya juga harus dipikirkan untuk keberlanjutan,” saran Dayang.

Sementara ini, Dayang menambahkan, hasil komunikasinya dengan pihak otorita IKN dan beberapa deputi terkait, Kadin tak keberatan menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti untuk digunakan sebagai tempat sumber pangan mandiri.

Dayang percaya, bila tawaran tersebut disetujui pemerintah maka bukan tidak mungkin terjadi kolaborasi besar, mulai dari pengairan oleh PUPR, kemudian pengolahan lahan oleh Kementerian Pertanian dari bibit dan pupuknya, dari Pemerintah Kabupaten setempat sebagai pemilik lahan yang turut memberdayakan masyarakat.

“Mereka (masyarakat) menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan pemkab memang belum maksimal membantu para petani yang ada di Babulu Laut,” pungkas Dayang.