Ini alasan Presiden Jokowi ingin bubarkan 22 lembaga

Keberadaan lembaga-lembaga negara itu dinilai tidak efektif dan membebani APBN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang mengkaji penghapusan 22 lembaga negara non struktural. Lembaga yang dihapus atau dilebur karena dinilai tidak efisien dan dianggap tumpang tindih dengan lembaga lain.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bukan tanpa sebab Presiden Joko Widodo ingin menghapus atau melebur sejumlah lembaga. Lembaga yang akan dihapus karena menjadi beban APBN dan pemerintah.

"Intinya bahwa presiden sangat berkeinginan dalam kondisi yang seperti ini lembaga-lembaga negara yang jadi beban APBN dan pemerintah, sudah waktunya untuk dipikirkan kembali untuk dimerger atau apa," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (26/8).

Banyaknya lembaga-lembaga yang ada, jelas Pramono, berawal ketika reformasi di Indonesia terjadi. Yang mana saat itu, Indonesia mengalami euforia untuk membentuk lembaga-lembaga.

"Tetapi kenyataannya dalam perjalanannya lembaga itu tidak efektif atau tidak bekerja. Karena mereka sendiri juga jadi beban," jelasnya.

Adapun lembaga-lembaga yang akan dibubarkan atau dimerger adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres dan Peraturan Pemerintah. Bila lembaga yang dibentuk berdasar atas Undang-Undang, pemerintah terlebih dahulu akan konsultasi ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Karena emang banyak sekali lembaga yang dibentuk karena euforia yang berlebihan," tandasnya.

Baca juga:
Presiden Jokowi bakal hapus 22 lembaga pemerintah non struktural
Jokowi akan putuskan penghapusan 22 lembaga awal September
Menteri Yuddy sebut Kantor Staf Presiden bakal dilebur atau dihapus
Capim Jimly ingin KPK jadi lembaga permanen, masuk dalam UUD
Politikus Golkar dukung Jokowi bubarkan lembaga non-kementerian