Ini sebab TNI tak bisa masuk Filipina bebaskan WNI dari Abu Sayyaf

Ada aturan ketat yang dibuat Filipina hingga TNI tidak bisa masuk ke lokasi penyanderaan.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan upaya pembebasan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina sangat rumit. Maka dari itu, dia berharap agar semua pihak dapat bersabar.

"Penyanderaan tidak bisa penyelesaian segera. Kita harap negosiasi pihak penyandera dan perusahaan berjalan. Kita pantau dengan cermat. 4 Orang yang juga disandera kita pantau dengan cermat supaya bisa dimonitor," kata Luhut saat Coffee Morning dengan wartawan di Kantornya, Kamis (21/4).

Luhut juga menyatakan tak ingin berandai-andai terkait militer Indonesia turun tangan dalam upaya pembebasan 10 WNI tersebut walaupun banyaknya dorongan agar pasukan khusus TNI terjun ke Filipina. Selain operasi militer sulit dilakukan, konstitusi Filipina juga melarang militer dari negara lain masuk ke negaranya.

"Operasi pembebasan sandera itu rumit. Kita tidak bisa andai-andai. Tidak ada operasi tanpa perencanaan matang. Komunikasi itu masih jalan," ujarnya.

Sementara itu, terkait kabar yang menyebut Militer Filipina yang meminta agar Indonesia tak menuruti uang tebusan yang diminta oleh Abu Sayyaf, Luhut menyetujui hal itu. Namun, apabila pihak perusahaan menyetujui hal itu, maka pemerintah tak dapat melarangnya.

"Saya juga tidak setuju. Kalau perusahaan mau, ya itu pegawai dia. Kalau tidak ngurus, nanti dipermasalahkan oleh keluarga," ujarnya.

Baca juga:
Keluarga minta Jokowi bantu pembebasan WNI sandera Abu Sayyaf
Keluarga kecewa kapal tak dikawal sebelum kapal disandera Abu Sayyaf
Kapten Ariyanto disandera di Filipina, keluarga resah tunggu kabar
JK sebut Filipina ogah serang Abu Sayyaf takut WNI jadi korban
RI, Malaysia, dan Filipina bahas patroli bersama tangkal perompak