Ini solusi Teten Masduki cegah korupsi di pemerintahan

Melakukan perubahan mendasar dalam pola belanja pemerintahan yang dilakukan di awal tahun.

Kebijakan anti korupsi harus menjadi fokus utama semua pihak, meskipun pemberantasan korupsi tidak mudah, namun harus tetap diupayakan. Hal tersebut salah satunya dengan melakukan perubahan mendasar dalam pola belanja pemerintahan yang dilakukan di awal tahun yang biasanya di akhir tahun sehingga bisa berdampak luas terhadap inefisiensi dan efektivitas anggaran. Meskipun dalam hal lain pemerintah mengalami kerugian.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, terdapat proyek mubazir, tidak berguna dan mangkrak, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar.

"Misalnya membangun waduk namun tidak terhubung dengan irigasi. Seharusnya hal seperti itu dilihat sebagai kerugian negara," ujar Teten pada Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi di Jakarta, Selasa (15/3).

Tidak hanya itu, Teten juga mengatakan, pembangunan listrik yang mangkrak di Jawa yang rusak karena supply listrik yang tidak teratur menghilangkan potensi ekonomi.

"Korupsi pengadaaan yang tidak dibutuhkan, yang mangkrak ini yang harus kita benahi," imbuhnya.

Selain itu, Teten juga menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya fokus di kawasan pemerintahan, namun juga pada sektor swasta.

"Kalau hanya fokus mengatasi korupsi di pemerintahan dengan nilai uang sekitar Rp 2.100 triliun itu hanya 1/5 dari potensi ekonomi di luar pemerintahan yang kita sangat rawan terjadi praktik penyimpangan," tambah Teten.

Penyimpang-penyimpangan di sektor swasta antara lain berupa tabel pembukuan, tidak membayar pajak serta pengelolaan bisnis yang tidak sehat sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Kalau mereka salah urus kemudian ambruk kita sudah punya pengalaman tahun 1998, bagaimana negara akhirnya harus menanggung bank-bank swasta yang punya kewajiban kepada pihak ketiga atau masyarakat yang sampai sekarang bunganya masih cukup besar yang harus dibayar APBN," paparnya.

"Ini contoh yang cukup besar praktik korupsi atau penyimpangan di swasta yang selama kita abai,"imbuhnya.