Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Ari mengatakan, Prabowo saat ini sudah memiliki banyak tugas dan kegiatan. Salah satunya, menjadi calon presiden (capres) pada kontestasi Pilpres 2024.

"Pak Prabowo kan banyak tugas sekarang ini, termasuk sedang dicalonkan menjadi capres kan. Tentu beliau banyak kegiatan yang lain," kata Ari kepada wartawan, Jumat (2/2).

Untuk itu, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.

Tito akan memimpin kementerian tersebut hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif.

Penunjukan Tito sebagai Plt Menko Polhukam ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024. Dalam keppres ini, Jokowi juga menyetujui pemberhentian secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Pada hari ini Jumat 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menkopolhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024," ujar Ari.

Ari menyampaikan sejumlah alasan Jokowi menunjuk Tito sebagai Plt Kemenko Polhukam.

Menurut dia, kementerian yang dipimpin Tito saat ini berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Selain itu, kata Ari, Tito merupakan salah satu jajaran menteri senior di kabinet. Dia pun meyakini Tito dapat mengemban tugas baru tersebut, meski disibukkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tentu Bapak Presiden sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut karena kita bekerja dalam kerangka sistem, tentu ada supporting system yang sudah terbangun selama ini dan hal-hal lain sudah terjaga dengan baik," tutur Ari.

Sebelumnya, Mahfud MD secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Jokowi. Mahfud mengungkapkan respons dari Presiden Jokowi saat menerima surat itu langsung darinya.

"Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dulu Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan, Pak Wiranto 3,5 tahun, saya hampir 4,5 tahun," kata Mahfud menirukan respons Jokowi saat ditanya awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud juga menceritakan, antara dirinya dan Jokowi tidak ada ketegangan saat dirinya meminta untuk berhenti dari jabatan yang diamanatkan. Justru sebaliknya, Mahfud mengaku banyak bergurau dan berdiskusi singkat bagaimana bangsa Indonesia harus semakin maju ke masa depan.

"Tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita," tutur dia.

Mahfud mengatakan, kerja dan kinerjanya memang belum sempurna karena memang tidak ada yang singkat dalam menunaikan tugas-tugas negara untuk menjadi lebih baik lagi.

"Tidak mungkin sempurna, tidak mugkin bisa menyelesaikan semua dalam waktu pendek, tidak mungkin kalau semua tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh," Mahfud menandaskan.