Istana minta DPR segera pilih pimpinan KPK

Sebab, masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini akan segera habis pada bulan Desember mendatang.

Pemerintah telah mengajukan 10 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Namun, hingga saat ini proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR masih jalan di tempat.

"Tentunya pemerintah berharap 10 nama itu segera diambil keputusan, dipilih. Bagaimana apakah dari 10 diambil 5, diambil 4 itu adalah kewenangan sepenuhnya DPR," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (25/11).

Pemerintah berharap betul proses pemilihan pimpinan KPK di DPR dapat segera diputuskan. Sebab, masa jabatan pimpinan KPK sekarang ini akan segera habis pada bulan Desember mendatang.

"Kami juga melihat, mendengar, memonitor perkembangan yang terjadi di parlemen. Dan kami mengharapkan betul, karena memang ada keterbatasan waktu, mudah-mudahan sebelum waktu ini berakhir, parlemen telah memutuskan siapa yang akan dipilih," jelasnya.

Pramono menegaskan, pemerintah sama sekali tidak berkeinginan untuk melakukan campur tangan dalam proses pemilihan. Tetapi pemerintah berharap dari nama-nama yang dipilih pansel, mereka diputuskan dipilih di Komisi III DPR.

"Saya berkeyakinan DPR akan memilih pada waktunya. Kebetulan tadi malam dan juga tadi pagi kami berkomunikasi dengan teman-teman di parlemen, mereka memang masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi yang ada," jelas Pramono.

"Kalau memang tidak ada titik temu ya kita carikan titik temu, berapa yang mau dipilih berapa yang diputuskan. Dan saya meyakini ini akan ada keputusan sebelum Desember ini. Tentunya pemerintah berharap 10 nama itu segera diambil keputusan, dipilih," tandasnya.

Baca juga:
Johan Budi sebut capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum
Komisi III dituding main-main pilih calon pimpinan KPK
Busyro sebut tak ada masalah capim KPK tidak berlatar belakang hukum
Johan Budi pasrah bila tak dipilih DPR pimpin KPK
Pansel serahkan dokumen seleksi capim KPK ke Komisi III DPR