Istana Sebut Dewan Pengawas KPK Bisa Langsung Bekerja Tanpa Perpres
Dia memastikan, Perpres yang akan mengatur tentang pembentukan organisasi pelaksana dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan segera terbit. Namun, Dini belum mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerbitkan Perpres itu.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu menunggu peraturan presiden (perpres) terbit untuk menjalankan tugasnya. Menurutnya, lima dewan pengawas bisa langsung bekerja sejak dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sebetulnya Dewas sudah bisa bekerja karena sudah punya kewenangan berdasarkan UU (UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK)," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).
-
Kapan Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? "Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kenapa Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? Wakil ketua KPK itu menyebut laporannya ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan proses etik yang tengah menjerat dirinya karena dianggap menyalahkan gunakan jabatan.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Dia memastikan, Perpres yang akan mengatur tentang pembentukan organisasi pelaksana dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan segera terbit. Namun, Dini belum mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerbitkan Perpres itu.
"Perpres itu nanti hanya akan (mengatur) pembentukan organ pelaksana pengawas oleh Dewas. Jadi hal-hal yang bersifat teknis," jelasnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk lima dewan pengawas KPK yang berasal dari berbagai latar belakang, Jumat 20 Desember 2019. Mereka yakni, Tumpak Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono, dan Syamsuddin Haris.
Syamsuddin menuturkan, Dewan Pengawas KPK saat ini masih cuti dan menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Jokowi. Dewas KPK diperkirakan mulai aktif pada Januari 2020.
"Soal tata kerja organisasi segala macam yang mungkin nanti dalam bentuk Peraturan Presiden, itu belum ada," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2019.
Adapun tugas dewan pengawas yaitu mengawasi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin beberapa penindakan KPK. Selain itu, dewan pengawas juga akan menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com