Jadi Gubernur lagi, Sri Sultan HB X fokus sejahterakan DIY Selatan
Sultan menjabarkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di sepanjang pantai selatan DIY masih tinggi. Jumlah penduduk miskin di DIY, lanjut Sultan HB X, pada Maret 2017 adalah 488 ribu jiwa atau sekitar 13.02 persen dari jumlah penduduk DIY.
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPA Sri Paduka Paku Alam X ditetapkan kembali menjadi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY Periode 2017-2022 dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPRD DIY, Rabu (2/8).
Dalam acara penetapan Gubernur dan Wagub DIY ini, Sultan HB X memberikan paparan visi dan misi untuk DIY lima tahun ke depan. Dalam paparannya, Sultan HB X selama lima tahun mendatang akan memfokuskan pemerintahannya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomis DIY bagian selatan.
"Visi arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan adalah menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia. Visi ini diambil karena latar belakang ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan di wilayah DIY bagian selatan," papar Sultan HB X.
Sultan menjabarkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di sepanjang pantai selatan DIY masih tinggi. Jumlah penduduk miskin di DIY, lanjut Sultan HB X, pada Maret 2017 adalah 488 ribu jiwa atau sekitar 13.02 persen dari jumlah penduduk DIY.
"Dari angka tersebut jumlah warga miskin di wilayah pedesaan sejumlah 16,11%, lebih besar daripada jumlah warga miskin di perkotaan yang sebesar 11,72%, Kesenjangan kesejahteraan antar Kabupaten juga terlihat dari sisi angka kemiskinan. Tiga kabupaten di bagian selatan Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan satu kabupaten dan kota di sisi utara DIY. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo sebesar 20,64% , Kabupaten Bantul sebesar 15,89%, Gunung Kidul 20,83%. Sementara Sleman 9,50 % dan Kota 8.67%," urai Sultan.
Sultan melihat fenomena kemiskinan di bagian selatan DIY menjadi latar belakang yang penting bagi pemerintahan DIY di bawah kepemimpinannya. Pemerintah DIY, kata Sultan, akan menjalankan .misi yang berfokus memberikan perhatian pada pembangunan wilayah bagian selatan DIY untuk menyongsong Abad Samudra Hindia yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat warga miskin.
"Sejak dulu, nenek moyang orang Jawa sudah terbiasa mengakrabi dua alam kehidupan dengan semboyan Among Tani Dagang Layar. Maka tema Kemaritiman sebagai pembangunan lima tahun kedepan adalah upaya menghidupkan kembali budaya dan sejarah nenek moyang. Untuk bisa mengembangkan pembangunan, Pemda DIY serta Kesultanan Ngayogyakarta akan menggunakan konsep Pranata Sima atau Land Sharing dimana tanah akan digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menumbuhkan ekonomi negara," ungkap Sultan.
Sultan menyampaikan bahwa mengusung visi dan misi yang berlandaskan kemaritiman dan pembangunan sisi selatan Yogyakarta, Pemda DIY akan melakukan sejumlah langkah. Pertama, sambung Sultan, Pemda DIY akan aktif mengisi kesepakatan dalam perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk mengembangkan wilayah Yogyakarta bagian selatan.
"Sedangkan langkah yang kedua Pemda DIY akan melakukan silang ekonomi dan mempertemukan antara pelaku ekonomi di perkotaan dengan pedesaan. Harapannya pembangunan ekonomi di wilayah DIY bagian selatan tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga pendapatan masyarakat. Langkah ketiga pembangunan infrastruktur akan lebih ditingkatkan agar konektifitas antar wilayah terpencil dengan pusat pelayanan masyarakat akan terbangun," pungkas Sultan.