Jaksa Agung dinilai bisa dituntut jika nekat eksekusi Rodrigo

Rodrigo Gularte merupakan salah satu terpidana mati kasus narkoba.

Praktisi hukum di Kota Semarang, Jawa Tengah Theodorus Joseph Parera menyarankan agar terpidana mati kasus narkoba asal Brasil, Rodrigo Gularte tidak dieksekusi. Alasannya, Rodrigo mengalami gangguan kejiwaan.

"Kalau untuk terpidana mati lainnya, oke! Kenapa Rodrigo ini tidak bisa, sebab dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia korban kartel narkoba, sejak usia 16 tahun sudah mengalami gangguan kejiwaan. Sudah ada 3 psikiater yang menyatakan hal ini," katanya saat ditemui wartawan di Mapolda Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Kamis (26/2).

Rodrigo Gularte merupakan salah satu terpidana mati kasus narkoba. Dia akan dieksekusi mati di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Rodrigo merupakan penyelundup 6 kg kokain.

Parera menjelaskan, sesuai undang-undang pada Pasal 44 KUHP mulai ayat 1 sampai 3 diatur bahwa seseorang tidak dapat dituntut alias dieksekusi jika mengalami gangguan kejiwaan. "Harus dilakukan PK (Peninjauan Kembali) ulang. Saya bukan melarang (eksekusi mati Rodrigo), tapi hati-hati saja. Ini negara yang dibangun dengan undang-undang. Saya sebagai warga negara Indonesia akan malu jika sampai bangsa asing ngomong Jaksa Agung bodoh, tidak tahu undang-undang," jelasnya.

Yosep menduga jika Rodrigo akhirnya dieksekusi oleh pihak Kejagung, maka bisa berbuntut panjang terhadap Jaksa Agung. "Brasil bisa menuntut Jaksa Agung dengan pidana pembunuhan," paparnya.

Parera mengungkapkan, jika Jaksa Agung dituntut upaya pembunuhan terhadap terpidana mati Brasil karena dinyatakan kondisi gila, sementara anggota kepolisian yang mengeksekusi menembak tidak akan terkena hukuman. Sebab, anggota polisi yang menembak mati melaksanakan perintah sesuai undang-undang.

"Kalau polisinya (penembak mati) tidak bisa dipidana sebab sesuai pasal 51 KUHP ayat 1 dan 2," ungkapnya.

Parera menambahkan, ada baiknya Jaksa Agung harus membicarakanya terlebih dahulu kepada pakar-pakar hukum. Termasuk meminta fatwa kepada MA, terkait posisi terpidana mati dari negara Brasil dalam kondisi gila ini.

"Sebenarnya tidak meneliti berkas, harus bicarakan dengan pada pakar hukum yang ada. Kenapa Jagung tidak minta fatwa sama MA? Ketentuan Undang-undang tidak menyebutkan harus. Cuma menyatakan kalau dia posisi gila dapat perintahkan hakim masuk rumah sakit jiwa," ujarnya.

Baca juga:
Polda Jateng siap eksekusi 10 terpidana mati di Lapas Nusakambangan
Nusron Wahid janji selamatkan 229 TKI dari hukuman mati
Istri terpidana mati warga Prancis kembali ajukan grasi ke Jokowi
Kemlu enggan ungkap pembicaraan telepon Jokowi dengan PM Tony Abbott
Imigrasi Cilacap melakukan pengecekan izin peliput asing
Tim BNN kembalikan satu terpidana mati ke Nusakambangan
Ini 9 peti jenazah yang disiapkan untuk terpidana mati