Jalan Panjang Pemenuhan 100 Persen Akses Air Minum Aman
Air minum layak di Indonesia telah mencapai 92,96 persen, namun akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen.
Air minum layak di Indonesia telah mencapai 92,96 persen, namun akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen.
Jalan Panjang Pemenuhan 100 Persen Akses Air Minum Aman
Pemerintah Indonesia terus mengejar target pemenuhan 100 persen akses air minum aman di Indonesia pada tahun 2030, sebagaimana tujuan keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Direktur Air Minum dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anang Mukhlis, mengatakan bahwa saat ini layanan akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 92,96 persen, namun akses air minum aman baru sekitar 11,8 persen.
- Cak Imin Sebut Indonesia Terancam Hancur Jika AMIN Kalah, Airlangga: Menang Kalah Hal Biasa
- Dinyatakan Punah, Begini Penampakan Burung Kuau Raja dari Zaman Purba yang Ditemukan Kembali di Indonesia
- Menengok Alutsista TNI Penjaga Keamanan Indonesia, Sehebat Apa?
- Penuh Bahaya, Kisah Kakek Anies Baswedan Bawa Surat 'Sakti' dari Mesir ke Tanah Air
Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup jauh menuju target tersebut. Kementerian PUPR menyatakan ada sejumlah hal yang menjadi tantangan dan harus segera diselesaikan secara kolaboratif demi mencapai target.
“Hasil penilaian kinerja BUMD Air minum berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, masih terdapat 39,07% dari total 389 BUMD Air Minum yang kinerjanya belum sehat,” tutur Anang mewakili Dirjen Cipta Karya saat membuka Indonesia Water Forum, salah satu rangkaian acara Integrated Technology Event (ITE) 2023, di JIExpo Kemayoran Hall C, Jakarta, Jumat (1/9).
“Dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai 100 persen air minum layak diperlukan dana sekitar Rp107 Triliun. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi setiap sumber pendanaan masih di bawah target karena terbatasnya pendanaan yang bersumber dari pemerintah,” sambung Anang.
Menyangkut pengolahan air limbah, Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Nety Widayati menekankan, pada pembinaan industri untuk lebih taat terhadap peraturan melalui mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), untuk meningkatkan kualitas air dengan mengendalikan beban polutan yang masuk ke sungai.
“PROPER sebenarnya bersifat voluntary, bukan mandatory. Namun, karena banyaknya buyers dan lenders yang mensyaratkan PROPER biru (memenuhi baku mutu), jumlah perusahaan yang mengikuti PROPER terus meningkat, dan ini diharapkan bisa membantu mengurangi beban pencemar di badan air,” Nety menjelaskan.
Sementara itu, Ketua Umum IATL ITB, Chitra Retna, berharap, melalui Indonesia Water Forum, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di sektor air bersih dan air limbah memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam upaya mencapai target 100% akses air minum aman.
“Hasil diskusi berupa rumusan yang komprehensif dari para narasumber dan stakeholders kunci diharapkan bisa menjadi landasan dalam menentukan solusi kolaboratif yang potensial untuk meningkatkan akses air minum aman dan juga sanitasi di Indonesia,” kata Chitra.
Indonesia Water Forum merupakan bagian dari acara Integrated Technology Event (ITE) 2023 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari 31 Agustus hingga 1 September 2023 di Jakarta.