Jalin Komitmen dengan KPK, Ridwan Kamil Ingatkan Kepala Daerah Tak Korupsi

Ridwan Kamil menjelaskan, Pemprov Jabar memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, bertanggung jawab membina pemkab/pemkot pemilik wilayah.

2021-03-16 16:39:14

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai perlu penguatan komitmen bagi kepala daerah dalam komitmen pemberantasan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri meminta strateginya diadaptasi oleh pemerintah daerah.

Ridwan Kamil dan Firli Bahuri bersama 27 bupati/wali kota menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatangan dilakukan dalam Rakor Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3).

Ridwan Kamil mengatakan acara ini merupakan inisiatif agar bupati dan wali kota diingatkan kembali mengenai komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Terlebih ada delapan daerah yang bupati/wali kotanya baru terpilih hasil Pilkada Serentak 2020.

"Kami mengumpulkan semua kepala daerah sehubungan dengan selesainya pilkada, sehingga banyak kepala daerah baru yang butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi," ujar dia melalui siaran pers yang diterima.

Dia menjelaskan, Pemprov Jabar memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, bertanggung jawab membina pemkab/pemkot pemilik wilayah.

Sejauh ini, pembinaan yang dilakukan atas asistensi KPK sudah berpengaruh baik, namun, tidak dipungkiri tak sedikit kasus korupsi terungkap di Jabar bahkan melibatkan kepala daerah.

"Tapi di sisi lain juga kasus-kasus masih ada. Mudah-mudahan kami dan 27 daerah tahun ini lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal," ucap dia.

Sementara itu, Firli mengingatkan pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama, aparatur pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat. KPK memiliki tiga strategi dan perlu dikembangkan di daerah.

Pertama, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan sasarannya adalah jejaring pendidikan, calon dan aparatur negara, para politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha.

"Tujuan akhir pendidikan masyarakat ini kita ingin supaya orang tidak mau melakukan korupsi karena sadar akan bahaya dan sebab korupsi. Korupsi adalah kejahatan, bukan hanya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, tapi jauh dari itu korupsi merampas hak kita semua," jelasnya.

Strategi kedua, menguatkan pencegahan. Dia meminta kepada kepala daerah terlebih yang baru saja dilantik agar bisa menjaga integritas pemerintahan yang dibawa. Jika hal itu bisa dilakukan, ia meyakini semua pihak akan mampu menghindari perilaku korupsi.

Firli juga minta kepala daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menjauhi kontak fisik dalam hal perizinan. Dengan demikian tidak akan ada peluang untuk korupsi. Apabila kedua strategi tersebut masih saja terjadi praktik korupsi, maka KPK tidak segan melakukan strategi ketiga yaitu penindakan.

"Kalau dengan dua hal itu masih ada korupsi maka kita lakukan ketegasan yaitu penindakan," tutupnya.

Baca juga:
Ketua KPK soal Penyidik Datangi Rumah Bupati Bandung Barat: Cari Bukti Pidana
Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP Nol Rupiah, FITRA Desak KPK Panggil Ketua DPRD DKI
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Korupsi Pembangunan Stadion Mandala
Usut Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Pejabat BPJS Ketenagakerjaan
Dalami Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

(mdk/fik)