Jelang Pencoblosan, Ganjar Minta Pencetakan e-KTP Calon Pemilih Diprioritaskan
Dia mengaku menerima laporan terkait itu dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat. Menurutnya, ada total sebanyak 18.629 jiwa calon pemilih atau warga yang belum mendapat e-KTP dan tersebar di 21 kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten/kota agar memprioritaskan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik bagi 18.629 jiwa calon pemilih yang belum menerima e-KTP menjelang penyelenggaraan pilkada serentak.
"Yang krusial hari ini adalah calon pemilih atau warga ada yang belum mendapatkan e-KTP, dan inilah tadi langsung kita perintahkan seluruh kabupaten/kota agar memprioritaskan mereka-mereka yang belum mendapatkan e-KTP, cetak segera, tunggui," katanya di Semarang, Jumat (4/12).
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa alasan Ganjar Pranowo pamit kepada warga? “Bapak ibu nuwun sewu nggih, kulo niku ajeng pamitan, soal e tanggal 5 September kulo pensiun, (bapak ibu permisi ya, saya mau pamitan. Soalnya tanggal 5 September sudah pensiun,” ucap Ganjar, seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Selasa (8/8).
Dia mengaku menerima laporan terkait itu dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat. Menurutnya, ada total sebanyak 18.629 jiwa calon pemilih atau warga yang belum mendapat e-KTP dan tersebar di 21 kabupaten/kota.
Calon pemilih yang belum menerima e-KTP terbanyak terdapat di Kabupaten Klaten 10.777 jiwa dan Kota Semarang 2.793 jiwa.
Kemudian, Purbalingga 324, Kebumen 704, Purworejo 44, Wonosobo 172, Boyolali 74, Sukoharjo 48, Wonogiri 739, Sragen 391, Grobogan 158, Blora 56, Rembang 190, Demak 90, Kabupaten Pekalongan 199, Kabupaten Semarang 229, Kendal 263, Pemalang 279, Kota Magelang 390, Kota Surakarta 169, dan Kota Pekalongan 540.
"Maka tadi langsung saya perintahkan semuanya untuk cek langsung dan lapor ke Gubernur tiap hari, perkembangannya di cetak berapa," ungkapnya seperti dilansir dari Antara.
Selain itu, kendala jaringan atau sinyal dan listrik saat pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak di Jateng juga mendapat perhatian dari Gubernur Ganjar.
Politikus PDIP itu telah meminta pada Kominfo untuk memastikan pada pihak penyedia jasa internet serta menghubungi PT PLN dan mengusulkan agar penyelenggara pilkada tetap menyiagakan genset di TPS.
Keluhan lain adalah munculnya laporan dari kalangan buruh yang diperbolehkan mencoblos, namun akan dipotong upahnya oleh perusahaan. Ganjar mengaku sudah mengetahui hal itu dan meminta pada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat surat edaran pada perusahaan agar tidak membatasi hak konstitusi para buruh.
"Tadi keluhan soal buruh, nah buruh ini macam-macam, ada yang nyoblos tapi setelah itu dipotong (upahnya, red), gak boleh, maka saya minta nanti Disnaker segera membuat surat edaran, pada seluruh perusahaan agar buruh bisa memilih karena ini hak konstitusinya. Selebihnya sih Insya Allah sudah berjalan dengan baik dan kita memastikan untuk bisa berjalan," terangnya.
Di sisi lain, Ganjar juga meminta pada KPU untuk memanfaatkan hari-hari jelang pemungutan suara untuk memasifkan sosialisasi hari pemilihan sehingga masyarakat benar-benar tahu tata cara pencoblosan saat pandemi Covid-19.
"Terus pada saat rekap biasanya berkerumun, gak usah. Serahkan saja pada saksi, percayakan pada saksi, maka seluruh calon siapkan saksi dengan baik dan tolong saksinya dirapid test agar kemudian bisa memastikan bahwa yang datang itu memang sehat, kira-kira yang penting itu," tutupnya.
Baca juga:
Ganjar Siap Gelar Pemungutan Suara Pilkada 2020 di Tengah Lonjakan Covid-19
PAN: Kasus Covid-19 Lebih Tinggi di Daerah Tidak Melaksanakan Pilkada
Tokoh Lintas Agama di Sumut Doakan Pilkada Damai Bebas Covid-19
KPU Tak Paksa Pasien Covid-19 Kritis Gunakan Hak Pilih di Pilkada
Debat Ketiga Pilwali Makassar, Paslon 04 Singgung Perlindungan Pekerja Perempuan
Bawaslu Selidiki Foto Warga Beratribut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Siak Pamer Uang