Jelang Pilkada serentak 2018, Kemendagri kuatkan koordinasi
Sumarsono mengungkapkan, dalam rakornas ini Kemendagri mengimbau beberapa hal.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, tingkat partisipasi Pilkada 2018 berpotensi mengalami kenaikan pemilih. Untuk itu Kemendagri menguatkan koordinasi bersama pihak terkait demi kelancaran pemilihan.
"Tingkat partisipasi Pilkada tahun 2017 meningkat menjadi 74 persen dibandingkan 2015 yang tercatat 65 persen. Hampir 10 persen peningkatan. Besar harapan pengembangan demokrasi dapat terus diperkuat. Sehingga dapat dicapai partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018 sebesar 77,5 persen," kata Sumarsono di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
Oleh karenanya, untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena adanya gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung paslon. Sehingga Kemendagri akan mengoptimalisasi dukungan pemerintah dan pemda dalam pemetaan potensi konflik. Serta berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum.
Untuk itu, Sumarsono mengungkapkan, dalam rakornas ini Kemendagri mengimbau beberapa hal. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada dan memperkuat upaya transparansi kemudian akuntabilitas dana hibah Pilkada serta memperkokoh netralitas birokrasi.
Kedua, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah yakni Pemda, TNI, Polri, KPU dan Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat Pilkada susulan atau Pilkada ulang.
Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang dan kalah. Serta lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses Pilkada.
"Melalui rakornas ini kiranya dapat semakin meneguhkan soliditas pemerintah, pemda dan penyelenggara pilkada baik KPU dan Bawaslu dalam mengawal pilkada serentak yang sehat tanpa isu sara. Pilkada yang jujur tanpa politik uang. Dan pilkada yang menggembirakan. Kita semua bersaudara," tutup Sumarsono.
Baca juga:
Polda Sumbar amankan Pilkada Serentak 2018: Jangan ada asap, darah & kaca pecah
Polda Sumsel bentuk Satgas pantau berita hoax dan SARA selama Pilgub
Masuk masa kampanye, Polda Jabar lakukan simulasi pengamanan
1.350 Polisi amankan perayaan Imlek di Sumut
Simulasi pengamanan Pilkada NTT, polisi tembakkan gas air mata ke pendemo