Jika MKD voting skandal Setnov, apa sikap Demokrat?
"Dalam kasus ini Novanto salah. Udah tegas aku katakan," kata Ruhut.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemungkinan besar akan mengambil cara voting untuk menentukan kelanjutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Voting dinilai solusi mutakhir mengakhiri kebuntuan yang terjadi di MKD.
Jika benar voting dilakukan, di mana posisi Partai Demokrat?
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan partainya tak akan bersatu dengan partai pendukung pemerintah maupun Koalisi Merah Putih (KMP). Dia menegaskan bahwa partainya menilai bahwa Setya Novanto memang salah dalam skandal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Jadi kami Demokrat, yang bicara Menko Polhukamnya Demokrat, Korjubir Demokrat Ruhut Sitompul, kami penyeimbang berada di tengah. Tapi kami berpihak kepada yang benar. Dalam kasus ini Novanto salah. Udah tegas aku katakan," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).
Ruhut berjanji partainya akan bersikap objektif dalam kasus Setya Novanto ini. Sebab, dia juga mengecam aksi gebrak meja yang dilakukan oleh Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar yang baru dilantik, Kahar Muzakir.
Ruhut mengklaim sebagai orang pertama yang menginginkan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di DPR.
"Jadi jangan lagi gebrak-gebrak meja kaya kemarin, pengganti dari Golkar itu. Ingat kami tidak pernah, bicara soal legal standing macam-macam soal hukum Ruhut. Saya yang minta pertama Novanto mundur," ucapnya.
MKD DPR memiliki total 17 Anggota. Partai pendukung pemerintah unggul satu suara dari KMP, di mana memiliki 8 Anggota sedangkan KMP memiliki 7 Anggota. Sisanya, 2 anggota berasal dari Partai Demokrat yang merupakan partai penyeimbang.
Baca juga:
Politikus PDIP bakal laporkan Kahar ke MKD karena gebrak meja
Kahar Muzakir, kasus PON Riau dan pembela Setnov di MKD
Masyarakat juga bisa adukan anggota DPR yang gebrak meja ke MKD
Manuver Golkar selamatkan Setnov dari sidang MKD
Anggota MKD yang hambat sidang Setnov diusulkan dicopot
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.