JK akui pengusaha hotel jadi 'korban' kebijakan pemerintah

"Untuk efisiensi bangsa, korbannya hotel, tapi tak ada cara lain," kata JK.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengakui pengusaha hotel menjadi 'korban' dari kebijakan pengetatan anggaran pemerintah. Sebab, salah satu cara meminimalisir pengeluaran adalah dengan melarang acara di hotel-hotel apabila gedung-gedung pemerintah masih bisa menampung.

"Besok atau kapan saya akan bicara di depan pengusaha hotel yang ketuanya wanita juga. Itu pasti mengeluh karena hotel lagi sepi, karena pemerintah larang rapat di hotel. No free Lunch. Untuk efisiensi bangsa, korbannya hotel, tapi tak ada cara lain," kata JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Namun, lanjut JK, kebijakan tersebut harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur bisa terus dilakukan. Hal itu untuk menumbuhkan ekonomi produktif.

"Kalau ekonomi baik, timbul konsumen baru. Orang yang jalan-jalan atau pengusaha banyak datang ke situ, jadi bisnis hotel balik lagi. Sama kayak kapal, kapal itu sangat dipengaruhi oleh situasi tertentu," tutur JK.

Pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer lantaran Indonesia memiliki sejarah defisit anggaran yang tinggi.

"Pada masa lalu kita boleh alami masalah dengan defisit yang tinggi, dengan suatu subsidi yang tinggi di mana kita sulit bangun infrastruktur. Maka pemerintah 5 tahun ke depan akan perkuat ini, lebih menyalurkan subsidi produktif, memindahkan subsidi konsumtif," tutup JK.