JK cecar Hatta soal pemodal Obor Rakyat
"Saya minta dia untuk cari pelakunya, bagaimana pun pelakunya kemungkinan dari pihak dia," kata JK.
Kisruh mengenai pemodal tabloid Obor Rakyat menyeret nama Hatta Rajasa. Calon wakil presiden Prabowo Subianto itu disinyalir sebagai pihak yang membiayai penerbitan tabloid kampanye hitam tersebut.
Calon wakil Presiden Jusuf Kalla, mengaku telah melakukan klarifikasi kepada Hatta Rajasa, di sela sela acara debat capres sesi 3, di Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Saya sudah tanya pak Hatta, apakah benar dia yang membiayai penerbitan Obor Rakyat, dia mengaku tidak tahu menahu," ungkap JK saat di sela-sela Isra Miraj di pesantren Fathul Ma'ani, kecamatan Menes Pandeglang Banten, Senin (23/06).
Menanggapi pengakuan Hatta tersebut, JK mengaku percaya dengan apa yang dia katakan Hatta. "Saya percaya apa yang dia katakan, karena waktu itu saya tarik dia ke sudut, dan kita bicara berdua saja," kata JK.
Namun demikian JK meminta Hatta untuk mencari siapa aktor yang membiayai penerbitan tabloid obor tersebut.
"Saya minta dia untuk cari pelakunya, bagaimana pun pelakunya kemungkinan dari pihak dia, karena dia yang paling banyak diuntungkan oleh pemberitaan Obor ini," pungkas JK.
Baca juga:
Kasus 'Obor Rakyat', Trimedya sebut Polri juga akan panggil Mega
Bila Tabloid Obor Rakyat disanksi, Facebook-Twitter juga harus
Pemred Obor Rakyat: Kalau Prabowo menang nanti kita kritisi
Pemred bantah dana tabloid Obor Rakyat dari Istana
Berkemeja kotak-kotak, pemred Obor Rakyat penuhi panggilan Polri
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.