JK sebut birokrasi bikin pengusaha khawatir dalam jalankan usaha

JK sebut birokrasi bikin pengusaha khawatir dalam jalankan usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik perusahaan atau korporasi swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengapresiasi langkah tersebut meski dirinya sempat sampaikan kritik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik perusahaan atau korporasi swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun mengapresiasi langkah tersebut meski dirinya sempat sampaikan kritik.

Menurut JK, justru birokrasi di Indonesia yang membuat para pengusaha menjadi khawatir dalam menjalankan usahanya.

"Kita tidak beda melihat (penindakan hukum) hanya satu sisi dari pengusaha harus berintegritas tetapi kalau terlalu panjang di pemerintahan (proses birokrasi) mereka juga terpaksa melakukan untuk memperpendek. Jika selalu curiga maka semua takut pengusaha juga bakal takut. Kita harus jalankan sistem yang baik," ujar Jusuf Kalla saat menghadiri International Business Integrity Conference 2016 di Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/11).

Dalam kesempatan itu JK mengambil contoh proses lobi bisnis di Indonesia dengan Amerika. Dia mengutarakan jika di Amerika Serikat, seseorang membayar konsultan untuk bisa menghadirkan pejabat yang memiliki dalam kewenangan izin usaha merupakan hal yang wajar lain halnya di Indonesia.

"Di Amerika sah saja melakukan lobi malah formal melakukan itu dan resmi bayar orang yang melobi yang mendatangi pejabat itu untuk mengemukakan pendapatnya. Tapi di sini bisa masuk penjara kalau kita ingin memperkeras tuntutan kita samakan dulu undang-undangnya karena semua negara yang mau maju maka pengusahanya harus maju dulu," terangnya.