Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Jokowi

Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Joko Widodo, Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Presiden Joko Widodo. Kedua pihak yakni yang pro dan kontra harus mendapatkan ruang yang sama sesuai aturan yang berlaku.

2018-09-06 08:05:00

Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Joko Widodo, Johan Budi minta larangan aksi #2019GantiPresiden tidak dikaitkan Presiden Joko Widodo. Kedua pihak yakni yang pro dan kontra harus mendapatkan ruang yang sama sesuai aturan yang berlaku.

"Kan ada aksi yang presidennya ingin diganti 2019, ada aksi orang yang ingin presidennya masih Pak Jokowi di lapangan yang sama. Polisi tentu di tengah-tengah agar tidak terjadi bentrok. Untuk menghindari bentrok itu, kemudian polisi sementara (minta) tidak dilakukan itu," kata Johan di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (5/9).

Aksi tersebut lebih sebagai upaya pihak keamanan untuk menghindari bentrokan saat kedua kelompok yang kontra bertemu di suatu lokasi. Larangan itu sama sekali tidak berkaitan deng Presiden Jokowi.

"Tolong ini jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Presiden tidak ada kaitannya sama larang melarang. Silakan saja orang menyuarakan itu," sambungnya.

"Tapi juga publik dan siapapun harus memberi ruang yang sama dong kepada orang yang 2019 presidennya tetap pak Jokowi gitu lo. Sama-sama diberi ruang. Kalau ada yang mau bentrok, polisi mencegah jangan itu dikaitkan dengan presiden. Pesiden tidak ada kaitannya sama itu," sambungnya menjelaskan.

Johan menjelaskan, gerakan itu sebagai sesuatu yang biasa, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi segala aturannya. Aksi itu tidak boleh di dalamnya terdapat kegiatan yang melanggar aturan undang-undang termasuk peraturan daerah.

"Gerakannya sih ya, biasa saja tapi jangan menggunakan gerakan itu untuk kemudian melakukan pelanggaran di dalam peraturan, apakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah," katanya.

"Juga harus diberi ruang yang sama, ada orang 2019 ingin presidennya diganti, ada kelompok juga yang 2019 presidennya tetap, begitu kan. Dua-duanya silakan saja, itu hak berpendapat, tapi yang tidak melanggar, ada rambu-rambunya tadi," katanya.

Soal aksi itu dianggap sebagai kampanye negatif terhadap pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Johan Budi menolak berpendapat. Ia mempersilakan orang memberikan penilaian.

"Kamu aja yang punya pendapat, jangan saya. kamu lihat warnanya apa, saya tidak berpendapat, yang pasti ruang itu harus ada, dua-duanya diberi ruang yang sama," ujarnya.

Terkait ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf, Johan yang kini menjadi bakal caleg PDIP dari Jawa Timur menolak membocorkan nama, karena hingga kini belum diputuskan dari beberapa nama yang menjadi alternatif.

"Sampai saat ini memang belum diputuskan, siapa ketua timses Pak Jokowi. Ini yang punya domain, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," ujarnya.

"Saya sendiri tidak memperoleh informasi soal itu. Ada beberapa nama muncul, teman-teman juga sudah tahu, dicari sendiri," imbuhnya.

Seperti diketahui sejumlah nama muncul menjadi kandidat Ketua Tim sukses Jokowi dan Ma'ruf Amin di antaranya pengusaha Erick Tohir dan Chairul Tanjung, serta jurnalis Najwa Shihab.

Baca juga:
Ganjar Pranowo: Capres sudah jelas ada 2, ganti presiden itu maksudnya apa?
Polisi siagakan 2.500 personel antispasi aksi tak berizin di Solo
Mahfud MD nilai #2019GantiPresiden bukan gerakan makar
Gerindra nilai polisi tak netral larang acara 2019GantiPresiden di Sumbar
Gubernur NTT larang deklarasi #2019GantiPresiden jika tak berizin
Ini alasan polisi tak izinkan acara jalan sehat Ahmad Dhani di Solo

(mdk/bal)