Jokowi akan putuskan penghapusan 22 lembaga awal September
22 Lembaga negara non struktural itu saat ini masih terus dievaluasi untuk diputuskan akan dibubarkan atau digabung.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melakukan rapat tertutup dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Setneg. Kedua menteri membahas rencana penghapusan lembaga negara non struktural.
"Evaluasi lapangan sudah 50 persen, selanjutnya evaluasi hasil tinjauan lapangan, ada 22 lembaga yang diproses. Hasilnya dilaporkan ke presiden, mana yang dibubarkan atau dirampingkan, direformasi," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/8).
Menurut Yuddy, hasil evaluasi tinjauan lapangan tadi akan dilaporkan kepada presiden pada awal bulan September mendatang. Lembaga-lembaga yang akan dihapus dianggap memiliki peran yang tumpang tindih dengan lembaga lainnya dan dinilai tidak efisien.
Yuddy masih merahasiakan 22 lembaga yang disebutnya masih dalam proses evaluasi. Menteri Yuddy mengklaim sudah melakukan kajian dan analisa.
"Nanti dilaporkan ke presiden, presiden yang memutuskan," tutupnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi bakal hapus 22 lembaga pemerintah non struktural
Reformasi birokrasi Indonesia contek Korea Selatan
Kemendagri gembleng aparatur desa demi tingkatkan kapasitas
Anggaran THR untuk PNS Rp 1,3 T, Menteri Yuddy sebut sangat kecil
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Bagaimana Jokowi memastikan ketersediaan beras? Selain melihat stok yang tersedia, Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
-
Apa yang diupdate oleh Presiden Jokowi tentang Bantuan Pangan Bulog? Presiden Jokowi menyampaikan update data ini menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima mendapatkan bantuan ini secara merata. "Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi.