Jokowi belum terpikir berikan jatah menteri buat Golkar
"Belum sampai ke sana, belum bicara," kata Jokowi.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar secara resmi mengumumkan telah keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan tersebut diambil setelah Partai Golkar menyatakan berbelok mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Saat ini, Partai Golkar juga telah memiliki Ketua Umum yang baru yaitu Setya Novanto. Namun Presiden Joko Widodo mengaku saat ini belum terpikirkan akan memberikan jatah menteri di Kabinet Kerja untuk Partai Beringin ini.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa Rudini menolak menjadi Ketua Golkar? Rudini tidak mau menjadi penyelenggara pemilu sekaligus peserta pemilu karena sama saja menyalahi aturan.
"Belum sampai ke sana, belum bicara," kata Jokowi di Korea Selatan, Selasa (17/5).
Seperti diketahui, Partai Golkar memutuskan tak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini diambil sebagai hasil sidang komite di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Sekretaris Steering Committe Siti Aisyah mengatakan, sesuai doktrin Partai Golkar, kader partai mengisi pembangunan dengan kerja demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Partai Golkar bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/Munas 9/ 2014 tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Aisyah membacakan di rapat paripurna Munaslub Golkar.
Siti juga menegaskan, Partai Golkar akan mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK. Golkar harus memberikan langkah nyata dalam mendukung pemerintah.
"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar, demi menyukseskan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan," jelas Aisyah.
Selanjutnya hasil sidang komite Munaslub, DPP Golkar diberi kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan dan segala langkah dalam rangka mengkonsolidasikan seluruh tindakan dengan tetap berteguh pada ideologi doktrin, paradigma baru dan platform perjuangan Golkar. "Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Mei 2016," tutup Aisyah.
Baca juga:
Tommy Soeharto: Yang penting Golkar jadi pemenang Pemilu 2019
Golkar dukung Jokowi-JK, NasDem tak masalah kehilangan jatah menteri
Ade Komarudin sebut Golkar dilahirkan bukan untuk melawan pemerintah
Golkar dukung Jokowi, Ical bilang 'tak berarti jilat ludah sendiri'
Hasto sambut bahagia Partai Golkar tegaskan dukung Jokowi-JK
Ical tak mau Golkar dibilang sombong kalau tolak jatah menteri