Jokowi dan SBY saling sindir soal pembersihan loyalis
Isu miring yang beredar, Jokowi sedang melakukan pembersihan terhadap loyalis-loyalis Presiden ke-6 SBY.
Presiden Joko Widodo menunjuk Plt Kapolri sebagai pengganti Komjen Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya karena ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Tak hanya Wakapolri Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai Plt Kapolri, Jokowi juga mengganti Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dengan Irjen Budi Waseso.
Internal Polri pun bergejolak. Isu miring yang beredar, Jokowi sedang melakukan pembersihan terhadap loyalis-loyalis Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Polri. Wajar saja, Jenderal Sutarman dan Komjen Suhardi Alius dipilih sebagai pejabat tinggi Polri pada masa pemerintahan SBY.
Namun kabar tentang pembersihan loyalis SBY ini dibantah tegas oleh Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, pergantian yang dilakukan di internal Polri tidak ada kaitannya dengan SBY.
Begitu juga SBY, dia membantah jika Sutarman dan Suhardi merupakan loyalisnya. Menurut SBY, orang-orang yang menjabat saat masa pemerintahannya tidak bisa dikatakan sebagai orangnya SBY.
Berikut cerita lengkap saling sindir Jokowi dan SBY soal isu pembersihan loyalis yang dihimpun merdeka.com:
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
Jokowi: Tidak ada pembersihan orang SBY
Dalam status Facebookya, Jokowi menyatakan bahwa apa yang dilakukan di internal Polri adalah upaya meningkatkan kinerja Polri. Dimana ada kebijakan di masa lalu yang kurang bagus, dilakukan pergantian.
"Tidak ada itu istilah 'pembersihan orang-orang Bapak SBY', kita tidak sedang mengalami 'Patahan Politik', juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," kata Jokowi.
Dia menyatakan, akan memperbaiki kebijakan yang kurang baik di masa lalu, dalam sektor manapun. Sementara yang sudah bagus, Jokowi mengatakan, akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
"Kebijakan di masa lalu yang kurang bagus kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan. Kalaupun ada pergantian-pergantian di tubuh pemerintahan, itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," terang dia.
  Â
Bersih-bersih orang SBY upaya adu domba dengan Jokowi
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Mengenai isu yang berkembang yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berusaha membersihkan 'orang-orang SBY', SBY menyebut jika itu merupakan provokasi untuk memecah belah dirinya dan Jokowi.
Pernyataan tersebut ditulis SBY melalui akun Facebook pribadinya, Senin (19/1) siang. Dalam pernyataannya, SBY mengaku kaget mendengar isu tersebut.
"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan," tulis SBY.
SBY mengatakan, dirinya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, lanjutnya, bagaimana jika nanti Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama.
"Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku," tulis dia lagi.
  Â
SBY sebut Sutarman mantan ajudan Gus Dur
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah pernyataan sejumlah pengamat yang mengatakan kemelut di tubuh Polri saat ini tidak terlepas dari perseteruan antara dirinya dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Anggapan ini muncul ketika Presiden Jokowi mencopot Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.
"Jenderal Polisi Sutarman dipersepsikan sebagai orangnya SBY, dan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai orangnya Ibu Megawati. Untuk diingat, kalau Pak Budi Gunawan dinilai dekat dengan Ibu Megawati karena mantan ADC-nya, maka Pak Sutarman adalah mantan ADC Gus Dur. Bukan mantan ADC SBY," tulis SBY melalui akun Facebook pribadinya, Senin (19/1).
SBY menjelaskan, di era pemerintahannya, perjalanan karier Komjen Polisi Budi Gunawan baik dan lancar. Bahkan jenderal bintang tiga itu mengalami tiga kali promosi jabatan di kepemimpinannya.
"Pak Budi Gunawan mengalami tiga kali promosi jabatan, serta kenaikan pangkat dari Brigjen ke Irjen, dan kemudian ke Komjen," kata SBY.
  Â
Ibas: Orang menjabat di pemerintahan SBY, jangan dicap orang SBY
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) prihatin atas kabar pembersihan orang-orang SBY di dalam Pemerintahan Joko Widodo. Tindakan itu dinilainya tak memiliki dasar yang jelas.
"Kami menyayangkan orang-orang yang dulu memimpin dan bertugas atau menjabat dimasa SBY bukan berarti orang tersebut dicap orang SBY. Kita hindari politik atau argumentasi yang mengatakan seperti itu," kata Ibas di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (20/1).
Menurutnya seseorang layak dinilai dari hasil kinerjanya. Tidak benar orang diberi jabatan karena kedekatan secara personal.
"Kita bisa menilai orang itu baik jika melakukan kegiatan dengan sesuai profesionalitasnya dan produktifitasnya. (Itu untuk) memajukan institusi atau organisasi atau satu badan yang diinginkan maju ke depan," terang di.
Lanjut dia, SBY tidak menuduh Jokowi mengeliminasi orang-orangnya. Namun, SBY melihat ada indikasi ke arah sana dalam kebijakan pemerintah.
"Yah itu kan pandangan beliau menyikapi berbagai macan isu, bukan tuduhan. Tetapi memang ada beberapa masukan, pernyataan yang seperti itu, meskipun ini rezim sudah berganti kita berikan kesempatan pemerintah untuk menyeleksi apa yang terbaik jadi bagian rekanan pemerintahan," pungkas dia.
  Â
PDIP sebut isu pembersihan orang SBY cuma omong kosong
Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan pembersihan orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Langkah Jokowi mencopot Jenderal Sutarman adalah sesuatu yang biasa.
"Enggak juga kayak begitu. Setiap era kan pasti ada yang diganti," kata Trimedya di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (20/1).
Lanjut dia, dalam masa pemerintahan yang baru tiga bulan tidak mungkin Jokowi melakukan politik bersih-bersih. Pergantian beberapa jabatan utama di Polri pun merupakan bentuk penyegaran kepemimpinan.
"Belum tentu, baru tiga bulan pemerintahan Jokowi langsung seperti itu. Beberapa Kapolda yang sudah satu tahun ya wajib dong di ganti, beberapa jabatan-jabatan utama di Polri ya wajib dong di ganti. Bukan karena orang SBY-nya, itu merupakan siklus," terang dia.
Lanjut dia, isu tersebut kemungkinan digelontorkan orang-orang yang takut jabatannya dicopot. Mereka dulu mendapatkan jabatan tersebut melalui lobi politik.
"Bahwa mereka jadi dulu karena lobi politik dan khawatir tergeser. Bisa saja isu itu ditebarkan orang yang takut hilang (jabatannya) karena dulu pakai politik," pungkas dia.
Â
(mdk/did)