Jokowi Ingin Investasi Dipermudah, Ketua DPRD DKI Sindir Anies Baswedan
Jokowi Ingin Investasi Dipermudah, Ketua DPRD DKI Sindir Anies Baswedan. Dia menuturkan, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati semuanya harus sepakat dan sama, bahwa kebijakan pusat itu harus diteruskan.
Presiden Jokowi mengingatkan agar pentingnya membuka pintu untuk investasi. Hal ini salah satunya memberikan regulasi yang mudah dan memangkas aturan yang berbelit-belit.
Ketua DPRD DKI yang juga politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi, yang turut hadir dalam acara Visi Indonesia, menyinggung era Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu mulai investasi terhambat. Berbeda dengan era sebelumnya.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
"Makanya waktu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot, itu mempermudah investasi masuk. Tetapi setelah pergantian, banyak yang terhambat karena kepentingan, ini enggak boleh ada," ucap Prasetyo di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7).
Dia menuturkan, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati semuanya harus sepakat dan sama, bahwa kebijakan pusat itu harus diteruskan.
"Jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi akan disampaikan ke beliau," ungkap Prasetyo.
Dia menuturkan, jika bicara masalah Pemerintah Pusat dan daerah, tidak boleh melihat warna tetapi kita harus melihat masyarakatnya. Ini kepentingan rakyat banyak.
"Bagaimana investasi di daerah akan maju, kalau terhambat dengan urusan partai politik. Jadi kalau sudah terpilih menjadi gubernur atau presiden, lepaskan itu jubah. Dia melihat bagaimana bangsa ini ke depan lebih hebat. Kalau saya melihat seperti itu. Karena bukan seperti apa-apa, di pemerintah daerah untuk investasi, contohnya Jakarta, itu ketakutan karena aturan-aturan banyak yang masih terhambat," ungkap Prasetyo.
Dia menuturkan, jika pemerintah pusat sudah beres seharusnya Pemda juga sama.
"Kalau Pemerintah pusat ini beres, mudah. Yang tadinya mungkin setebal 200 halaman dibuat 1 halaman. Itu mempermudah pemerintah daerah. Tetapi kalau Pemerintah daerah tak mengikuti lagi, ini menghambat. Jadi harus tidak ada warna di situ. Harus sama, samanya pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ketua DPRD Nilai Jabatan Wakil Camat Menghambat Reformasi Birokrasi
DPRD DKI Desak UNHCR Beri Solusi Konkret Terkait Pencari Suaka di Jakarta
Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI
Pemprov DKI Bahas Nasib Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih
Paripurna Pemilihan Wagub DKI Minimal Dihadiri 54 Anggota DPRD
Pemprov DKI Berharap Pencari Suaka Segera Dipindah dari Trotoar Kebon Sirih