Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kualitas Udara di Jabodetabek

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala daerah untuk membahas peningkatan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, kualitas udara di Jakarta memasuki kategori tidak sehat beberapa waktu terakhir. "Nah ini nanti kita rapat nanti, (rapat) terbuka. Nganu aja nanti. DKI diundang, Gubernur DKI diundang, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) diundang. Semua yang berkaitan dengan polusi Jakarta diundang," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (14/8).

Sejumlah menteri yang hadir yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jokowi menekankan pemerintah akan mencari solusi dari permasalahan kualitas udara di Jakarta. Terlebih, polusi udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia.

"Karena itu menjadi concern kita semuanya. Untuk menyelesaikan untuk mencari solusi,"

ujar Jokowi.

merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, sumber pencemaran kualitas udara alias polusi Jakarta dan sekitarnya masih didominasi oleh sektor transportasi. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, rendahnya kualitas udara Jakarta belakangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana sektor transportasi menyumbang sebagian besar emisi.

Dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta, bahan bakar merupakan sumber utama emisi. Terdiri dari gas 51 persen, minyak 49 persen, dan batu bara 0,42 persen. Jika dilihat dari sektor-sektornya maka transportasi menyumbang porsi 44 persen, industri 31 persen, industri energi manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen. "Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas (udara) adalah dengan memperbaiki sektor transportasi. Baru kemudian alat pengendali pencemaran dari industri," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Senin (14/8).

Kondisi polisi di Jakarta lantas diperparah dengan adanya siklus udara kering yang datang dari timur setiap Juni-Agustus.

Berdasarkan data ISPU (Index Standar Pencemaran Udara) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana tingkat mobilisasi kendaraan rendah, tercatat bahwa adanya penurunan emisi partikulat (PM10) pada 2020 hingga di angka 29,41 mg per Nm3. Angka ini kemudian meningkat signifikan sebesar 155 persen atau mencapai angka 75 mg per Nm3 pada 2022, di mana PPKM berangsur dilonggarkan.

"Hal ini menjadi bukti bahwa sektor transportasi berperan dalam menyumbang sebagian besar emisi di Jakarta di mana pada periode yang sama pembangkit-pembangkit listrik tetap beroperasi secara penuh,"

tegas Sigit.

merdeka.com