Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor

Jokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masalah perizinan dalam memulai konstruksi energi panas bumi atau geothermal masih menjadi problem.

Hal itu disampaikan presiden saat hadir dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE di JCC Senayan, Rabu (18/9).

“Seperti disampaikan Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) untuk memulai konstruksi dari awal sampai perizinan bisa sampai 5-6 tahun, ini mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu,” kata Jokowi di JCC Senayan, Rabu (18/9).

Jokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud. 

“Yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” harap Jokowi.

Jokowi meyakini, para peserta yang menghadiri pameran di JCC sudah lebih paham soal teknis energi panas bumi. Maka dari itu, problem soal waktu pengurusan perizinan bisa diselesaikan dan tidak harus berlama-lama hingga enam tahun.

“Karena kalau nunggu, bayangkan nunggu untuk memulai konstruksi aja sampai 5-6 tahun, itu kalau orang tidak sabar, kalau investornya tidak sabar, tidak mungkin mau mengerjakan nunggu sampai 6 tahun,” wanti Jokowi.

“Saya enggak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar tapi nunggu 6 tahun Saya tidak kuat!,” imbuh Jokowi menandasi.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki potensi besar geothermal dan diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia. Artinya, Indonesia memiliki banyak peluang untuk dikembangkan namun saat ini baru 11% yang baru termanfaatkan dari potensi yang ada.