Jokowi-Mega kompak hadapi Australia soal hukuman mati kasus narkoba

"Saya bilang (ke presiden), jangan diberikan grasi karena ini hak hukum Indonesia," kata Megawati.

Hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dikabarkan sempat merenggang. Hal itu disebut-sebut sempat terjadi saat kisruh batalnya pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lembaga kepolisian.

Namun, kabar mengenai gesekan antara kedua pihak itu agaknya tak terlalu lama bertahan, karena kini keduanya sudah seiya-sekata dalam merespons segala manuver Australia, terkait hukuman mati para gembong narkoba asal negara Kanguru tersebut.

Hal itu dapat terlihat dari pernyataan Megawati, yang mengaku sempat berbicara dengan Presiden Jokowi mengenai penolakan pemberian grasi bagi para tersangka narkoba.

"Saya bicara dengan presiden masalah mereka yang terhukum mati akibat narkoba. Saya bilang, jangan diberikan grasi karena ini hak hukum Indonesia," kata Megawati saat berpidato pada Perayaan Hari Perempuan Internasional di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (8/3).

Hal itu senada dengan apa yang pernah ditegaskan Presiden Jokowi ketika dirinya memastikan akan menolak semua permohonan grasi, dari para terpidana mati kasus narkoba tersebut.

"Ada 64 yang sudah diputuskan (hukuman mati) dan mengajukan grasi. Saya pastikan semuanya saya tolak, tidak akan. Kalau ada pengampunan untuk narkoba dan makin lama dibiarkan, hancurlah kita," kata Jokowi dalam sambutannya pada Munas Partai Hanura di Solo, Jumat (13/2) silam.

Selain itu, upaya tak henti pihak Australia dalam meminta warga negaranya yang terhukum mati untuk dibarter dengan narapidana Indonesia yang dipenjara di sana, pun masih ditolak mentah-mentah oleh Jokowi.

Keputusan Jokowi yang senada dengan kehendak Megawati dalam keteguhan pelaksanaan hukuman mati ini pun ditunjukkannya, dengan memaklumi segala reaksi keras dari pemerintah Australia, tanpa sedikit pun bergeser dari keputusan awalnya.

"Tidak ada (barter tahanan). Kita ini menjaga hubungan baik dengan negara mana pun, ingin bersahabat dengan negara mana pun. Tapi kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik tetap kedaulatan politik," kata Jokowi.

"Ya nggak apa-apa (reaksi keras), kita sahabat baik kok. Ini wilayah lain, masalah hubungan baik, sahabat baik, dan tetangga baik, tetap sama. Tetapi hukuman mati adalah kedaulatan hukum kita," pungkasnya.

Baca juga:
PKS sebut penundaan eksekusi mati 'Bali Nine' bukti diplomasi lemah
Jokowi: Hukuman mati bisa dihapuskan
Media asing sebut Indonesia telah hukum mati Namaona Denis 'palsu'
Sistem pemenjaraan bermasalah, hukuman mati di RI belum tergantikan
Sekjen NasDem nilai wajar Australia protes warganya dihukum mati RI