Jokowi Perintahkan Jajaran Tekan Mobilitas Warga hingga 50 Persen selama PPKM Darurat
Jodi pun yakin mobilitas masyarakat dapat ditekan. Berkaca pada kasus sebelumnya pernah menekan mobilitas masyarakat hingga 30 persen dan terciptanya penurunan kasus pada awal tahun 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajarannya agar menekan angka mobilitas masyarakat hingga 50 persen pada masa PPKM Darurat Jawa-Bali. Hal tersebut kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi dikatakan saat rapat terbatas bersama para menteri yang digelar Selasa (6/7).
"Dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 yang digelar pagi ini Presiden menyampaikan arahan bahwa mobility index masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai di angka 50 persen pada masa PPKM Darurat ini," kata Jodi.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Jodi pun yakin mobilitas masyarakat dapat ditekan. Berkaca pada kasus sebelumnya pernah menekan mobilitas masyarakat hingga 30 persen dan terciptannya penurunan kasus pada awal tahun 2021.
"Kita pasti bisa dan mari kita laksanakan perintah presiden. Kurangi mobilitas dengan drastis dengan tetap di rumah produktif, dan ibadah di rumah," ungkapnya.
Sebelumnya, di hari ketiga pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan rapat dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota serta aparat terkait untuk mengevaluasi PPKM Darurat di tiga provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
"Untuk melihat indikator mobilitas masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan Bright Light dari NASA. Ditemukan masih banyak sekali pergerakan masyarakat di 3 provinsi tersebut," ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi, Senin (5/7).
Ketiga indikator tersebut akan dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum. Menurut Jodi, berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas 30 persen untuk menurunkan jumlah kasus. Namun, dengan varian delta saat ini, estimasinya membutuhkan penurunan 50 persen mobilitas masyarakat.
"Kita butuh saling mendukung untuk mencapai indikator ini. Tetap di rumah produktif dan ibadah di rumah," ujar Jodi.
Baca juga:
Langgar PPKM, Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp5 Juta
Ridwan Kamil Soal PPKM di Jawa Barat: Belum Memuaskan
Sidak Bareng Gubernur Anies, Polisi Periksa Beberapa HRD Perusahaan Pelanggar PPKM
Beroperasi Saat PPKM Darurat, Lapangan Golf Sawangan Depok Ditutup Polisi
Kemenkum HAM Ancam Deportasi WNA Melanggar Protokol Kesehatan Saat PPKM Darurat
Ditjen Imigrasi Sebut WNA Pelanggar Prokes PPKM Darurat Bisa Dideportasi