Jokowi Sentil Politisi soal Kode 'Pak Lurah’, Surya Paloh: Hanya Jokes

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal ‘Pak Lurah’ saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 merupakan sebuah candaan. "Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan 'Pak Lurah' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8).

Paloh mengaku mengikuti dinamika politik di tengah masyarakat. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi.

"Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya," ucap Paloh, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya kerap disebut sebagai ‘Pak Lurah’ dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya 'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah',"

kata Jokowi.

merdeka.com

Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan ‘Pak Lurah’ tersebut.

"Siapa 'Pak Lurah' ini? Sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud 'Pak Lurah' itu ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi kemudian menegaskan, dirinya bukan Pak Lurah. Dia mengaku saat ini menjabat Presiden.

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia,"

tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

merdeka.com

Jokowi mengaku tidak punya wewenang dalam menentukan capres-cawapres. Dia menjelaskan isi UU Pemilu bahwa capres-cawapres ditentutan oleh partai dan gabungan partai politik. "Saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan UU yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang pak Lurah," kata Jokowi.