Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Tak Bisa Diperdebatkan
Jokowi menjelaskan, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan mendisiplinkan masyarakat. Sebab itu mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar polisi dan TNI tidak ikut campur terkait urusan demokrasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa diperdebatkan. Sebab rencana pembangunannya sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR.
"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA grup dibaca gampang, Hati-hati dengan ini dimulai dari dari yang kecil nanti membesar," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar hybrid pada Selasa (1/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan mendisiplinkan masyarakat. Sebab itu mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar polisi dan TNI tidak ikut campur terkait urusan demokrasi.
"Kita ke kedisiplinan TNI dan polri karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," ungkapnya.
Jokowi menegaskan, jika tentara memiliki aturan sendiri. Seperti di Indonesia memiliki aturan disiplin tentara.
"Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," pungkasnya.
Baca juga:
Sederet Fasilitas PNS di Ibu Kota Baru: Rumah Dinas Hingga Sewa Mobil
Kepala BIN: IKN Nusantara akan jadi Pusat Peradaban Baru di Indonesia
Masih Ada Sejumlah PNS Tak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru
Bappenas: Kantor PNS di Ibu Kota Negara Baru Gunakan Konsep Kantor Bersama
CEK FAKTA: Tidak Benar Anies Baswedan Dipilih Jadi Kepala IKN, Simak Faktanya
Orang Utan Dikhawatirkan Terdampak IKN, KSP: Semua Satwa Harus Dilindungi