Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama
"Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," jelasnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10/2019).
"Terakhir saya lupa tadi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu melempar wacana mengubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengkoordinasikan hal ini.
"Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa salah satu fokus pemerintahannya lima tahun kedepan adalah pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Dia ingin kedua hal ini dilakukan secara konkret.
"Terkait Menteri Agama, (pertama) sejarah juga telah ada menteri agama dari TNI. Kedua, kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan intoleransi itu betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh Kementerian Agama," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 23 Oktober 2019.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
NasDem Sebut Pertemuan Paloh & Sohibul untuk Pastikan PKS Bebas dari Radikalisme
Idham Azis Tegaskan Radikalisme Dilakukan Oknum Bukan Representasi Ajaran Agama
Tes Wawasan Kebangsaan CPNS 2019 Akan Membahas Tentang Pencegahan Radikalisme
Mahfud MD Sebut Virus Radikalisme Bisa Dilawan dengan Diskusi Pancasila
Wali Kota Sebut 600 Pelajar di Bandung Terpapar Radikalisme