Jokowi: UU Haruskan Semua Presiden Dapat Laporan dari Intelijen soal Parpol
Pengakuan Jokowi mendapatkan data dari intelijen soal partai politik menuai banyak kritikan.
Jokowi menegaskan semua presiden memiliki data intelijen soal ekonomi, sosial, hingga politik.
Jokowi: UU Haruskan Semua Presiden Dapat Laporan dari Intelijen soal Parpol
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan sejumlah pihak terkait data intelijen soal arah partai politik (parpol) di Pilpres 2024 yang dimilikinya.
Jokowi menegaskan semua presiden memiliki data intelijen soal ekonomi, sosial, hingga politik.
"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN, rutin mendapatkan laporan," jelas Jokowi di PT Pindad Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9).
- VIDEO: Peneliti BRIN "Presiden Jokowi Salahgunakan Kekuasaan Mata-matai Partai Pakai Intelijen"
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai Politik
- Blak-blakan Jokowi, Data Intelijen Hadir Tiap Sarapan
- Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya
"Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama,"
sambung Jokowi.
merdeka.com
Menurut Jokowi, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden.
"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka,"
tutur Jokowi.
merdeka.com
Sebelumnya, Jokowi menyebut data intelijen merupakan makanan sehari-harinya. Setiap pagi, Jokowi mengaku selalu mendapat laporan rutin.
"Itu makanan sehari-hari saya hasil survei mereka, data-data, angka-angka semuanya pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa ha-ha,"
kata Jokowi.
merdeka.com
Pengakuan Jokowi memiliki data intelijen partai politik menuai banyak kritikan. Salah satu kritikan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS menganggap pengakuan Jokowi merupakan alarm berbahaya bagi partai politik di Indonesia.
"Lucu saja. Ya pastilah (alarm bahaya bagi partai). Kan beliau Kepala Negara," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (17/9).