Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai Politik
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai Politik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I dan Komisi III DPR menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Koalisi yang beranggotakan KontraS, Imparsial, Perludem dan PBHI menyerahkan surat kepada Kesekjenan DPR RI terkait desakan agar Komisi I dan III DPR memanggil Presiden Jokowi dan BIN.
"Kami anggap ini merupakan sebuah bentuk pelencengan atau upaya-upaya untuk kemudian dapat mengangkangi proses demokrasi dan juga nilai-nilai netralitas atau imparsialitas dari Presiden terutama yang kemudian dapat mengancam sendi-sendi demokrasi," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).
Koalisi menyerahkan surat terbuka berisi analisis terhadap indikasi pelanggaran dilakukan Presiden Jokowi.
Jokowi dinilai menyalahgunakan peran BIN karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak tercantum tugas untuk memberikan informasi tentang partai politik.
"Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan parpol," jelas Dimas.
Netralitas Jokowi Dipertanyakan
Jokowi sebagai kepala negara harus memperlihatkan netralitas di tahun politik. Data intelijen itu rawan digunakan untuk agenda yang melenceng.
"Presiden harus menunjukkan netralitasnya begitu terutama kalau kita berbicara soal tahun politik gitu ya yang rawan sekali data-data itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang melenceng dari situasi atau penggunaan awalnya atau ada indikasi-indikasi untuk kemudian gunakan secara menyimpang gitu," ujar Dimas.
Pengakuan Jokowi Terima Data Intelijen Partai Politik
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengetahui semua isi dalamnya partai politik. Jokowi memegang data parpol hingga tahu ke mana arah partai politik tersebut.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi saat membuka acara rapat kerja nasional relawan Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
Kepala Negara mendapatkan informasi partai-partai dari laporan-laporan intelijen BIN, Polri dan BAIS TNI. Kata Jokowi, informasi yang diterimanya sangat lengkap.
"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu," ucap Jokowi.
