Jubir Timnas AMIN Bantah Habiburokhman: Narasi Kami Gunakan Gedung & Fasilitas TNI Bohong!

Juru Bicara (Jubir) Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Iwan Tarigan membantah, jika Museum Diponegoro Sasana Wiratama, di Jalan Hos Cokroaminoto Tegelrejo Yogyakarta, merupakan milik TNI.

Diketahui, rencananya Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menggelar acara 'Desak Anies' di lokasi tersebut pada Selasa (23/1), sekira pukul 12.30 Wib. Namun, izin lokasi itupun dicabut.

"Sesuai dengan keterangan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menanggapi perizinan acara Desak Anies, yang rencananya dilangsungkan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Kota Yogyakarta pada Selasa 23 Januari 2024 mendadak dicabut, Museum itu milik Dinas Kebudayaan yang merupakan peninggalan Pangeran Diponegoro dan bukan milik TNI," 

kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (24/1).

Iwan menegaskan, setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh AMIN selalu melalui prosedur resmi. Salah satunya dengan menyerahkan surat izin penyewaan lokasi yang ingin digunakannya.

Karena, untuk surat izin itu nantinya akan diserahkan kepada pada pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) serta kepada pihak kepolisian.

"Kami dari Timnas AMIN perlu menegaskan, setiap acara Kampanye AMIN kami selalu melalui prosedur resmi di mana kami selalu menyewa dan mendapat surat izin penggunaan," tegas Iwan.

"Dimana surat tersebut digunakan untuk keperluan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian dan Bawaslu setempat," sambungnya.

Bantah Kubu 02

Iwan juga menanggapi pernyataan dari Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman terkait hal tersebut.

"Oleh karena itu, narasi-narasi yang digunakan pihak Capres 02 Bapak Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman bahwa kami menggunakan Gedung dan fasilitas TNI adalah bohong," 

bantah Iwan.

merdeka.com

"Dan mereka melakukan fitnah kepada pihak TNI lembaga yang sangat kita kenal netralitasnya dalam Pemilu dari waktu ke waktu," sambungnya.

Catatan AMIN Pembatalan Desak Anies

Iwan pun menyebut, ternyata bukan hanya kali ini saja pencabutan izin kegiatan acara Desak Anies dicabut. Dalam catatannya, sudah sebanyak tujuh kali.

"Pembatalan sepihak seperti acara Desak Anies di Yogyakarta tersebut kami catat sudah dilakukan untuk ke 7 kalinya," sebutnya.

"Perlu kami sampaikan kepada oknum-oknum jahat yang menggunakan kekuasaan dan merusak Netralitas di Pemilu 2024 agar menghentikan upaya tersebut, karena akan menjadi catatan kelam sejarah Pemilu kedepannya," sambungnya.

Dirinya menegaskan, jika pihak AMIN tidak berhenti begitu saja meski adanya beberapa hambatan dalam menggelar acara kampanye.

"Dan kami dari pihak Timnas 01 AMIN perlu menyampaikan, kami tidak akan berhenti atas hambatan dan gangguan tersebut," tegasnya.

"Karena kami memperjuangkan nasip rakyat dan masa depan Indonesia dan rakyat bersama kami memperjuangkan perubahan," pungkasnya.

Pernyataan TNI Soal Museum Diponegoro Sasana Wiratama

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi membenarkan jika lokasi tersebut merupakan aset milik TNI AD.

"Iya benar, bahwa Monumen Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Mondip merupakan aset TNI AD di bawah Korem 072/Pamungkas. Pengelolaanya oleh Yayasan Wiratama (kerjasama dengan swasta)," kata Kristomei saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/1).

Ia menjelaskan, awal mula diizinkannya tempat itu karena pihak pengelola tersebut tidak tahu jika lokasi itu akan digunakan untuk kegiatan kampanye salah satu paslon capres.

Sehingga, pihak pengelola pun memberikan izin penyewaan lokasi yang rencananya akan digunakan oleh pihak AMIN untuk acara Desak Anies.

"Saat itu ada rencana akan dipinjam oleh satu organisasi, dimana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu Paslon," jelasnya.

"Namun, pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, maka pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut," kata Kristomei.

Jenderal bintang satu ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh pihaknya itu sebagai wujud TNI bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024 yaitu Tidak memberikan fasilitas tempat, sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," tegasnya.