Kader curiga survei Cyrus pesanan buat memecah PDIP
Survei Cyrus menempatkan Jokowi sebagai sosok yang pantas menjadi Ketua Umum PDIP. Nama Mega berada di paling buncit.
Hasil riset dari lembaga survei Cyrus Network yang menyatakan Megawati Soekarnoputri tidak layak lagi menjadi Ketua Umum terus menuai reaksi dari kader partai banteng moncong putih. Mereka mencurigai survei itu pesanan untuk memecah PDI Perjuangan.
"Kami melihat survei Cyrus sebagai pesanan dan tujuannya untuk memecah belah partai. Skenarionya ke sana," kata Politikus PDIP Charles Honoris, di Jakarta, Selasa (16/12).
Dia tidak percaya kalau Cyrus juga melakukan survei kepada kader-kader PDIP. Menurut dia, kalau mau membuat survei seperti itu seharusnya yang dijadikan sampel adalah kader partai atau minimal hanya dilihat dari responden yang menyatakan memilih PDI Perjuangan saja.
"Jangan dicampuradukan dengan partai lain. Karena yang menjadi stakeholder di partai kami adalah pengurus, kader dan pemilih PDI Perjuangan. Jadi sangat lucu kalau simpatisan atau pemilih lain yang ditanyakan soal ketua umum PDI Perjuangan," jelas anggota Komisi I DPR ini.
Kalau respondennya bukan stakeholder PDI Perjuangan, Charles menambahkan, tentunya hasil survei bias dan kuat dugaan survei dilakukan atas pesanan pihak-pihak tertentu dengan target tertentu pula seperti memecah belah PDIP.
"Kalau responden survei adalah stakeholder PDI Perjuangan saya sangat yakin lebih 90 persen mendukung Ibu Mega untuk kembali memimpin partai," tegasnya.
Lepas dari hasil survei itu, Charles meyakini Megawati masih layak memimpin PDI Perjuangan. Apalagi presiden Jokowi yang merupakan kader adalah yang pertama meminta agar Megawati kembali menjadi ketua umum.
"Jadi apapun yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memecah PDI Perjuangan, termasuk survei Cyrus itu akan sia-sia belaka. Sebab di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, kami para kader dipersatukan oleh sebuah nilai-nilai ideologi yang sama, bukan berdasarkan jabatan ataupun kekuasaan," tegasnya.
Sebelumnya, lembaga survei Cyrus Network menempatkan nama Jokowi sebagai sosok yang pantas menjadi Ketua Umum PDIP. Dia meraih dukungan dari publik sebesar 26 persen, di urutan kedua ada nama Puan Maharani yang memperoleh dukungan sebesar 18 persen. Peringkat buncit ditempati oleh Mega yang hanya mendapatkan dukungan 16 persen dari publik.
Baca juga:
Pembelaan loyalis, Mega tak bisa digantikan Jokowi
Ahmad Basarah: Jokowi tak mungkin maju sebagai ketum PDIP
PDIP itu demokrasi terpimpin, figur Mega tak bisa diganti Jokowi
Mega bakal maju jadi ketua umum PDIP lagi, Jokowi yang minta
'Survei yang bilang Jokowi pantas gantikan Mega itu mengada-ada'
PDIP sebut MK langgar UUD tolak Todung dan Refly jadi pansel
-
Kenapa FAPTI melakukan survei pilpres? FAPTI memandang penting untuk melakukan survei, guna memberikan gambaran kepada alumni perguruan tinggi terkait pilihan dan jenis isu yang dianggap penting oleh masyarakat. “Sehingga, para alumni dapat lebih bisa berkontribusi dalam hajatan nasional lima tahunan yang penting ini,” pungkasnya.
-
Kenapa PDIP ingin membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024? Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa saja yang dilakukan PPPI? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, PPPI juga menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan latihan sosial. Nantinya para anggota akan dididik untuk membimbing bangsa mencapai kemerdekaan.
-
Mengapa PDIP siap berada di dalam atau di luar pemerintahan? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air. “Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (23/4).