Kaesang Tanggapi Petisi UGM dan UII ke Jokowi: Ini kan Dinamika Biasa
Sivitas akademika memberikan petisi kepada Presiden Jokowi
Kaesang Tanggapi Petisi UGM dan UII ke Jokowi: Ini kan Dinamika Biasa
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menanggapi santai terkait adanya kritikan dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
- Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
- Ramai-Ramai Guru Besar Kritik Pemerintah, Stafsus Milenial Presiden: Hanya 9 dari 4.004 Kampus
- Potret Gedung Graha Utama Akmil yang Baru Diresmikan Jokowi, Mewah dan Berkelas
- Kaesang Yakin Hati dan Jiwa Raga Jokowi di PSI
"Enggak papa namanya juga ini kan dinamika biasa. Biasa terjadi," kata Kaesang di Lampung Selatan, Lampung, Jumat (2/2).
Petisi yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UGM dibacakan Prof Koentjoro. Petisi Bulaksumur ini salah satu poinnya adalah menilai Presiden Jokowi sudah keluar dari jalur demokrasi.
Petisi Bulaksumur ini digunakan untuk mengingatkan Jokowi yang merupakan alumni UGM.
Koentjoro menerangkan jika pihaknya menilai masa pemerintahan Jokowi saat ini telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.
Untuk mengingatkan Jokowi, sivitas akademika UGM pun mengeluarkan Petisi Bulaksumur itu.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Koentjoro saat membacakan Petisi Bulaksumur.
Sementara itu, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga mengeluarkan pernyataan sikap.
Pembacaan pernyataan sikap UII ini dilakukan Rektor UII Fathul Wahid pada Kamis (1/2). Fathul mengatakan dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
"Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran," kata Fathul.
Menanggapi petisi ini, Jokowi menjawab santai. Menurutnya petisi berisi kritikan merupakan hak berdemokrasi masyarakat.
"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).