Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024. Mereka membuat petisi untuk menyelamatkan demokrasi.

Petisi disuarakan pimpinan dan mahasiswa Universitas IBA Palembang, Rabu (7/2). Dalam pernyataan sikapnya, Rektor Universitas IBA Tarech Rasyid menyangsikan keadaan yang terjadi jelang pemilu di mana alat negara dan elite politik bermanuver melanggengkan kekuasaan kelompok.

Tarech Rasyid menyebut kondisi beberapa waktu ke belakang mengancam demokrasi hasil perjuangan reformasi. Dirinya menyoroti sikap Presiden Jokowi yang terkesan tak netral seusai pernyataannya di publik.


"Kita melihat bagaimana upaya memberangus demokrasi demi melanggengkan kekuasan. Kita prihatin melihat perilaku presiden," ungkap Tarech Rasyid.

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Kampus IBA Palembang juga menyesalkan sikap Jokowi dan elite politik mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan memainkan hukum dan konstitusi.

Kondisi ini dinilai semakin menjauhkan cita-cita dalam membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.
"Perilaku presiden bisa dilihat saat kita melihat perselingkuhan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kekuasaan hingga melahirkan anak kampang (haram) konstitusi," kata Tarech.

Tarech mengatakan, sikap akademisi Universitas IBA menuntut presiden kembali ke agenda reformasi. Dalam petisi tersebut terdapat enam poin yang disampaikan, yakni:


Pertama, mendesak Presiden Jokowi kembali sebagai negarawan yang mengedepankan etika, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menuntut KPU dan Bawaslu RI bersikap netral, profesional, dan transparansi dalam menjunjung prinsip Luber Jurdil.

Ketiga, menuntut TNI, Polri, Pj Gubernur dan Pj Bupati, ASN, dan kepala desa di Indonesia menjaga sikap dan martabatnya untuk netral.

Keempat, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu sesuai asas Luber Jurdil.

Kelima, meminta aparat negara tidak melakukan upaya intervensi ke universitas baik PTN dan PTS.

Terakhir, menuntut elite pemerintah dan elite politik tidak menuding atau menuduh guru besar, akademisi, dan intelektual yang menyuarakan keresahan.

"Sikap negara yang menegasikan nurani guru besar, akademisi, dan intelektual menunjukkan realitas dari gejala yang membahayakan keberlangsungan demokrasi dalam kondisi mencemaskan," kata Tarech.

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Tarech mengatakan, sikap ini dikeluarkan lewat beragam kajian. Mereka melihat permasalahan dari kacamata akademis.

Dia pun mengutip pernyataan Romo Dick Hartoko yang menyebut keresahan para intelektual bagai elang berumah di atas angin. Ketika ada hal yang dirasa menyimpang, maka para intelektual akan turun untuk menjelaskan ada yang tak beres dengan cara bernegara.

"Inilah suara kaum intelektual. Saya menolak keras pernyataan elite pemerintah dan kekuasaan yang menuding suara-suara akademisi sebagai politik partisan. Guru besar itu sudah berumur 70 tahun ke atas, mereka nggak ada kepentingan politis," tegas Tarech.

Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran
Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala Aceh Kritik Pemerintah: Jangan Salah Gunakan Kekuasaan!
Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala Aceh Kritik Pemerintah: Jangan Salah Gunakan Kekuasaan!

Kritik terhadap pemerintah terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Aceh.

Baca Selengkapnya
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Bikin Petisi Kritik Pemerintah, Ini Reaksi Jokowi
Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Bikin Petisi Kritik Pemerintah, Ini Reaksi Jokowi

Petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM bersama guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ramai-Ramai Guru Besar Kritik Pemerintah, Stafsus Milenial Presiden: Hanya 9 dari 4.004 Kampus
Ramai-Ramai Guru Besar Kritik Pemerintah, Stafsus Milenial Presiden: Hanya 9 dari 4.004 Kampus

Staf Khusus Presiden Jokowi menilai ragam kritik yang ditujukan dalam petisi itu sebenarnya tidak terbukti.

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Dibisiki Kelas Kurang, Jokowi Bangun Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Habiskan Rp200 M
Dibisiki Kelas Kurang, Jokowi Bangun Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Habiskan Rp200 M

Saat ini, ada 17.000 mahasiswa dengan 11 fakultas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Baca Selengkapnya
Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'
Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'

Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.

Baca Selengkapnya