Kapolda Jabar persilakan Mabes Polri ambil alih seleksi Akpol
Kapolda Jabar persilakan Mabes Polri ambil alih seleksi Akpol. Kapolda mengaku, pengambilalihan proses seleksi merupakan usulan dari Polda Jabar agar tidak ada lagi kisruh dan keributan.
Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan tidak keberatan dengan keputusan Mabes Polri mengambil alih proses perekrutan dan seleksi calon taruna Akpol 2017 yang dijalankan Polda Jabar. Keputusan mengambil alih perekrutan para calon prajurit kepolisian itu sebagai buntut dari kisruhnya penerimaan yang disebut ada prioritas untuk putra daerah.
"Mungkin lebih baik ke sana, silakan saja Mabes Polri ambil alih. Kita harus loyal kepada keputusan tim Mabes polri," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).
-
Siapa yang kuliah di Bandung? Baik Kika maupun Jema tengah menjalani studi di Bandung, Jawa Barat.
-
Apa yang ditawarkan Kawah Putih di Bandung? Kawah Putih menawarkan pemandangan danau kawah berwarna putih susu atau cokelat susu saat sedang berkabut. Sedangkan saat cuaca panas, warna air danau terkadang berubah menjadi biru kehijauan yang menawan.
-
Apa alasan utama Bandung dijuluki Kota Kembang? “Namun masih belum jelas apakah sebutan Bloem (bunga/kembang) itu ditujukan pada Kota Bandung, ataukah para noni indo yang cantik dari Onderneming (perkebunan) Pasirmalang. Entahlah, sejarah jualah yang lebih tahu,” beber Haryoto Kunto.
-
Apa yang menjadi ciri khas dari Rumah Kentang Bandung? Rumah itu terdiri dari satu lantai, dengan ciri khas berwarna putih dan berfasad lebar khas arsitektur indische.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Apa yang bisa dinikmati di Bandung? Bandung menawarkan banyak sekali pilihan untuk menjelajahi dan menikmati keajaiban alam bebas. Wisata Bandung ini bisa jadi destinasi liburan.
Kekisruhan perekrutan calon anggota Polri terjadi hampir di semua tingkatan, mulai dari Tamtama, Brigadir dan Perwira lewat Akpol. Setelah terjadi kekisruhan dalam proses seleksi Akpol, Kapolda mendukung dibentuknya tim panitia baru.
"Karena kalau saya mengumumkan lagi toh kita pun juga memang harus diserahkan ke Mabes supaya nanti ada keputusan sendiri. Kalau di sini nanti terjadi ada dua panitia yang satu mempertahankan kebenarannya masing-masing," jelasnya.
"Dari pada di sini ribut, sudah lebih baik ke Mabes. Emang permintaan kita juga sudah diambil alih mabes untuk menunjukkan kalau di sini tidak ada apa-apanya. Yang keberatan berarti ada apa-apanya," ucapnya.
Untuk diketahui, sejumlah orang tua melayangkan protes terutama terkait kebijakan yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017. Dalam keputusan Kapolda tersebut, diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.
Dalam keputusan hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.
Mabes Polri turun tangan dalam kisruh proses seleksi calon akademi kepolisian (akpol) Polda Jabar. Proses seleksi calon Akpol dari Polda Jabar diwarnai protes orang tua setelah berhembus isu prioritas putra daerah dan berujung pada ditangkapnya tiga orang yang melakukan pungli.
Mabes Polri mengambil alih proses seleksi hingga hasil akhirnya. "Rekrutmen ini diambil alih sama Mabes," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (3/7).
Dia menuturkan, panitia pusat seleksi calon Akpol akan melakukan verifikasi dan melaksanakan sidang penentuan calon terpilih dari panitia Jabar untuk ikut tes secara nasional.
"Melaksanakan Sidang Penentuan kelulusan Catar dari Panda Jabar dalam waktu dekat sesuai norma dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip obyektivitas dan mengutamakan kualitas," tegasnya.
Setyo menambahkan, Kapolri Jenderal Tito juga akan menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Gabungan Mabes Polri (SSDM, Pusdokkes dan Div Propam) dan Polda Jabar.
(mdk/noe)