Kapolda Sumut: Ada 8 titik wilayah rawan potensi radikal
Kapolda Sumut: Ada 8 titik wilayah rawan potensi radikal. Upaya merangkul tokoh masyarakat dan menyelenggarakan diskusi tentang kontra radikal juga diselenggarakan secara rutin dalam upaya menangkal penyebaran paham radikal di Sumut.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, terdapat delapan wilayah rawan terjadi penyebaran paham radikal di Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya, Paulus belum bisa merinci delapan wilayah tersebut.
"Wilayah yang berpotensi radikal itu ada delapan titik," kata Paulus di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9).
Sementara itu, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Utara, Kombes Dedy Kusumabakti menambahkan, tempat ia bertugas memang memiliki potensi penyebaran radikalisme. "Potensinya (radikal) ada, kami antisipasi sejak awal," tutur Dedy di tempat yang sama.
Lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang sekiranya berpotensi menjadi lokasi tumbuhnya paham radikal di Sumatera Utara. Selain itu, pihaknya pun juga menilai setidaknya ada lima kelompok yang sedang dalapan pengawasan jajarannya yang berada di delapan daerah tersebut.
Dedy pun mengungkapkan bahwa pengawasan tak hanya dilakukan terhadap lima kelompok saja. Namun, jajarannya juga melakukan pengawasan terhadap perorangan yang sekiranya adanya potensi penyebaran paham radikal.
"Kami petakan setiap kegiatan. Ada yang berkelompok, kami awasi. Ada juga yang potensi jadi lone wolf, kami awasi juga," ungkapnya.
Untuk mencegah adanya penyebaran paham radikal, Dedy pun juga melakukan kerja sama dengan para Direktur Intelkam dari sejumlah Polda yang berbatasan dengan Sumatera Utara.
"Kami kerja sama dengan para Dir Intelkam, komunikasi intens dengan Mabes Polri juga. Kami juga ada tim anggota Dit Intelkam untuk monitoring orang-orang yang diduga punya kecenderungan paham radikal," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan di media sosial yang dinilai kerap kali membagikan konten-konten yang dianggap radikal.
"Kami monitoring medsos dan konten-konten radikal," katanya.
Upaya merangkul tokoh masyarakat dan menyelenggarakan diskusi tentang kontra radikal juga diselenggarakan secara rutin dalam upaya menangkal penyebaran paham radikal di Sumut.
Baca juga:
Ketum PPP: Intoleransi dan radikalisme muncul akibat pemahaman sempit
Sekjen PDIP: Budaya Indonesia terbukti ampuh tangkal gerakan radikal
Pancasila dinilai sebagai benteng untuk menangkal paham radikal
Rektor se-Indonesia akan gelar aksi cegah radikalisme tumbuh di kampus
Kapolri bicara terkait penanganan radikalisme & terorisme di Singapura
Cak Imin sebut fanatisme keagamaan jadi ancaman kebangsaan
Politikus PDIP sebut pemerataan ekonomi cara pemerintah tangkal radikalisme
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Apa tujuan dari FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? Lebih lanjut, Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, nantinya dapat terbangun stabilitas sosial politik dan keamanan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana caranya untuk memperkuat ideologi bangsa agar terhindar dari infiltrasi ideologi yang mengarah pada aksi terorisme? “Semua sila-silanya harus masuk ke hati. Namun, selama ini yang dirasa Pancasila hanya sekadar pengetahuan kognitif, belum menjadi belief system ke hati yang paling dalam, maka tanamkan itu dan insyaallah nilai-nilai yang tidak sesuai di hati akan terhindar dengan sendirinya,” ucapnya.