Kapolri tegaskan calon kepala daerah kena OTT tetap diproses hukum
Kapolri tegaskan calon kepala daerah kena OTT tetap diproses hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan penundaan penegakan hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama proses pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR. Setelah Pilkada selesai, kata Tito, proses hukum baru bisa dilanjutkan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan penundaan penegakan hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama proses pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR. Setelah Pilkada selesai, kata Tito, proses hukum baru bisa dilanjutkan.
"Saya menyampaikan usul saat pasangan calon sudah ditetapkan KPUD, maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka, sebaiknya ditunda sampai dengan pilkada usai," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
-
Kapan tengkorak-tengkorak dengan tanda operasi itu berasal? Tengkorak ini berasal dari periode Bizantium awal (abad ke-4 hingga ke-7 Masehi).
-
Di mana tengkorak-tengkorak dengan tanda operasi rumit itu ditemukan? Ahli antropologi menemukan tengkorak kuno di wilayah Paliokastro di pulau Thasos, Yunani.
-
Kapan Arca Totok Kerot ditemukan? Pada tahun 1981, penduduk melaporkan adanya benda besar dalam gundukan di tengah sawah. Gundukan tersebut digali hingga terlihat sebuah arca. Penggalian hanya dilakukan setengah badan saja yaitu pada bagian atas arca.
-
Kapan Kirab Tebu Temanten dilakukan? Acara ini digelar pada Selasa Selasa (23/4).
-
Kenapa operasi katarak untuk lansia penting? “Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Kapan Operasi Tahap II Operasi Mantap Brata dilaksanakan? Operasi tahap II dalam rangka pengamanan tahapan kampanye ini akan dilaksanakan selama 34 hari dari 28 November hingga 31 Desember 2023.
Namun, Tito penindakan hukum tidak berlaku jika calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT).
"Kecuali OTT, misalnya ada tindakan korupsi dan tertangkap tangan, itu dikecualikan (dari penundaan penegakan hukum)," tegasnya.
Selain itu, Tito juga menyarankan pemilihan kepala daerah secara langsung ditinjau ulang. Hal ini karena banyaknya temuan soal praktik politik uang yang dilakukan seseorang untuk menjadi kepala daerah.
"Saya kira kita semua tahu rahasia publik bahwa untuk jadi bupati, wali kota, gubernur, kalau enggak punya uang Rp 20 sampai Rp 30 miliar, mungkin enggak berani maju ke pilkada. Dan kita lihat masyarakat kita didominasi oleh low class, mereka yang kurang beruntung dapat pendidikan dan kesejahteraan," tandasnya.
"Mereka tidak lihat program, mereka lihat yang bawa uang. Artinya kita lihat ini fakta yang terjadi dan kemudian kalau kita lihat gaji, setelah jadi gubernur, bupati wali, tidak menutup. Akhirnya korupsi. Jadi kita ciptakan sistem yang buat kepala daerah korupsi," sambungnya.
Baca juga:
Fahri sebut kandidat muncul tiba-tiba biasanya hasil transaksi bukan kaderisasi
Ketua KPK tegaskan terus proses calon kepala daerah yang terjerat kasus
Usul ditolak, Kapolri minta tak dicap kriminalisasi calon kepala daerah
DPR tolak usulan Kapolri soal penundaan proses hukum peserta Pilkada
Gara-gara mau dites kesehatan, Djarot batal makan durian Medan