Kapolri Ungkit Kasus Sambo dan Teddy Minahasa: Saat Itu Kami Mengalami Masa-Masa Sangat Sulit
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengakui institusi Bhayangkara sempat mengalami kemerosotan setelah diterpa banyak cobaan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui institusi Bhayangkara sempat mengalami kemerosotan setelah diterpa banyak cobaan. Mulai dari kasus pembunuhan berencana oleh seorang Jenderal polisi hingga anggota lain yang terlibat tindak pidana.
Dia mencontohkan kasus pembunuhan berencana eks Kadiv Prompam Polri Ferdy Sambo dan kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.
"Saat itu kami mengalami masa-masa yang sangat sulit, bagaimana serangan dan kondisi institusi yang sempat turun sangat drastis, namun alhamdulillah semuanya dengan dukungan kerja keras seluruh jajaran komisioner dan juga diikuti oleh seluruh jajaran kami di institusi Polri, perlahan-lahan kami bisa membalikkan kembali kepercayaan publik pada institusi Polri," kata Kapolri saat acara pisah sambut kepengurusan Kompolnas baru kepada wartawan, Jumat (8/11).
Sigit menyinggung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus dalam hal penindakan korupsi, judi online hingga narkoba. Program itu dalam rangka mewujudkan Indoensia emas di tahun 2045 mendatang.
Dukung Asta Cita Prabowo
Demi mewujudkan program Prabowo-Gibran itu, Sigit menegaskan Polri akan mendukung melalui pengawasan dan perbaikan dari sisi ekternal.
"Kami di dalam program Beyond Trust Presisi terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengawasan, baik pengawasan yang berada di lingkungan internal, mulai dari pengawasan para pimpinan terhadap anak buahnya, maupun pengawasan dari satuan kerja internal yang saat ini ada Propam, ada Irwasum, dan ada Wasidik terkait dengan masalah penanganan kasus yang selama ini tentunya, selalu ada masyarakat yang mengadukan hal-hal yang mungkin dirasakan, harus dilakukan perbaikan dan ini adalah wadah internal," tegas Sigit.
"Khususnya Kompolnas dalam hal ini, namun juga mitra-mitra yang lain, apakah itu Ombudsman, komnas ham, kemudian kementerian-kementerian Menko yang berada di atas kami, BPK, BPKP, untuk juga terus melakukan evaluasi, melakukan perbaikan bagi institusi kami, termasuk juga tentunya kami terus memberikan ruang bagi masyarakat," tambah Jenderal polisi itu.