Kasad dan Wakapolri Temui Dirut BPJS Minta Data Penerima Vaksin Covid-19
Sejalan dengan Kasad, Wakil Ketua ll Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menemui Dirut BPJS Kesehatan beserta jajaran. Andika yang juga Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hendak meminta data penerima Vaksin Covid-19.
Ia mengatakan kedatangannya bersama Wakapolri meminta data masyarakat Indonesia guna dilakukan penyusunan prioritas dalam proses vaksinasi Covid-19, yang rencananya akan dilakukan pada akhir tahun 2020.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Apa saja contoh layanan inovatif yang diluncurkan BPJS Kesehatan? Hadirnya Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Asisstant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga i-Care JKN serta inovasi berbasis teknologi lainnya menjadi bukti BPJS Kesehatan bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang mudah dijangkau dan mudah diakses oleh seluruh peserta JKN.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan menangani pengaduan peserta di rumah sakit? Petugas rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP)," jelas Ghufron saat peluncuran yang terpusat di RSUP Dr. Sardjito, Jumat (29/9).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, tidak ada maksud lain, kami ingin meminta data," kata Kasad, Jumat (23/10) seperti dilansir Antara.
Sejalan dengan Kasad, Wakil Ketua ll Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
"Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas," kata Wakapolri itu.
Konsep basis data, dibangun oleh Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, dengan model sistem online.
"Mengingat vaksin yang akan kita terima itu tidak langsung jumlahnya, sejumlah kebutuhan rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan proses prioritas. Di sinilah diperlukan data calon penerima prioritas yang akan kita susun," kata Ismail.
Selain itu, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin. Pendataan ini juga dilakukan dengan sistem online.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan dukungan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"lni bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya,” ujar Fachmi Idris.
Baca juga:
Menko Luhut Beri Sinyal Vaksinasi Covid-19 Batal Dilakukan Bulan November
Sekitar 8 Juta Warga di Sumut akan Divaksin Covid-19 Secara Bertahap
20 Kategori Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Kabupaten Bekasi
Pemerintah Diingatkan Transparan soal Informasi Vaksin Covid-19
Airlangga Pastikan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tunggu Izin BPOM