Kasus 448 napi kabur, Komisi III DPR desak Jokowi evaluasi Yasonna
Syarifudin Sudding mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Usulan ini menyusul kaburnya 448 orang dari total 1.870 tahanan dan narapidana yang melarikan diri dari Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, pada Jumat pekan lalu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding mendesak Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Usulan ini menyusul kaburnya 448 orang dari total 1.870 tahanan dan narapidana yang melarikan diri dari Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, pada Jumat pekan lalu.
"Ya saya kira dengan rentetan permasalahan di Lapas ya saya kira ini bisa menjadi evaluasi dilakukan oleh Presiden terhadap kinerja Menkum HAM," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
Kaburnya ratusan napi di Rutan Sialang Bungkuk disebabkan karena masalah kelebihan kapasitas, pungutan liar hingga tindakan diskriminatif dari petugas. Sudding melihat masalah-masalah tersebut adalah masalah klasik dan belum diselesaikan hingga sekarang.
"Kita sering dengar permasalahan-permasalahan di lapas dan saya kira permasalahannya hampir sama ya menyangkut masalah diskriminatif, menyangkut masalah pungli menyangkut saya kira over kapasitas dari dulu ya dan sampai sekarang belum ada titik penyelesaian dari Kemenkumham," tegasnya.
Sudding menyebut Komisi III DPR telah sejak lama mengkritisi sekaligus meminta agar pengelolaan Lapas dilakukan secara profesional. "Saya kira bukan kali ini ya kita mengkritisi tentang persoalan yang ada LP tapi sudah sering kali setiap kali rapat kita kritisi agar penanganan warga binaan yang ada di LP ini betul-betul di lakukan secara profesional oleh para petugas Lapas," terangnya.
Sekjen Partai Hanura ini mendorong agar para pengguna narkoba mendapat rehabilitasi dan tidak menghuni Lapas. Hal ini dikarenakan sebagian besar Lapas di Indonesia dihuni pengguna narkoba.
"Pengguna-pengguna narkoba ini nah ada suatu kebijakan kemarin agar para pengguna ini direhabilitasi. Tapi yang paling fokus kita adalah para gembong dan sindikat mafia narkoba ini. Jangan lalu para pengguna-pengguna ini menghuni Lapas," ujar Sudding.
Pemerintah berencana membangun lapas-lapas baru yang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sudding menuturkan, wacana itu telah bergulir sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, rencana tersebut tidak terealisasi karena persoalan anggaran.
"Dulu ada zaman Pak SBY bahkan disiapkan anggaran tapi kan tidak terealisasi. Kalau enggak salah itu tidak terealisasi dalam rangka pembangunan Lapas jauh dari pemukiman dan Lapas representatif. Tidak terealisasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly kecewa atas kaburnya 448 napi Rutan Kelas IIB Kota Pekanbaru. Saking marahnya, Yasonna menggebrak meja berkali-kali saat mengetahui praktik pungutan liar dan pemerasan, salah satu pemicu kaburnya ratusan tahanan.
"Saya tidak akan toleransi. Perilaku ini betul-betul biadab, sangat biadab," kata Yasonna sambil menggebrak meja di hadapan petugas rutan dan Kanwil Kemenkum HAM Riau, di dalam Rutan Kelas IIB Pekanbaru, Minggu (7/5). Seperti dilansir Antara.
Kejadian itu turut disaksikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Ferdinand Siagian.
Dia mengatakan sudah berkali-kali memperingatkan agar praktik pungli dan pemerasan di rutan maupun lembaga pemasyarakatan, untuk diberantas.
"Presiden sudah kasih kita APBN, tapi mau bangunan secantik apapun kalau mental kita seperti ini tidak akan bisa," katanya.
Baca juga:
6 Sipir Rutan Sialang Bungkuk diperiksa, termasuk kepala pengamanan
Menkum HAM tandatangani surat pemecatan Kepala Rutan Pekanbaru
Tim Saber Pungli telusuri praktik pungutan liar di Rutan Pekanbaru
Rutan Sialang over kapasitas, Menkum perintahkan napi disebar
Ratusan napi kabur, Yasonna copot Kakanwil Kemenkum HAM Riau
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kapan Doa Tahlil dibaca? Pembacaan lafal tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul, arwahan (ruwahan) di bulan ruwah, akhir Sya’ban, akhir Ramadhan, saat kumpul keluarga, dan lain sebagainya.
-
Kapan Delano Daniel lahir? Delano Daniel sendiri diketahui seorang pria yang lahir di Belanda pada 24 April 1989.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Kapan Dawlat Al Tanani digigit anjing? Menurut kronologi yang ia ceritakan, saat itu ia tengah berada di tempat tidur seusai shalat.