Kasus korupsi pengadaan pupuk, KPK geledah dua rumah di Sidoarjo
KPK mengamankan sejumlah dokumen dari dua lokasi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik salah satu vendor pupuk PT Berdikari (persero). Penggeledahan ini guna mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea, pada periode 2010-2012.
Pada kasus ini KPK telah menetapkan direktur keuangan sekaligus wakil presiden PT Berdikari, Siti Marwa (SM) sebagai tersangka. Dua rumah yang digeledah oleh KPK merupakan milik Sri Astuti selaku Komisaris CV Timur Alam Raya.
Lokasi penggeledahan berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi pertama yang digeledah penyidik KPK di Jl Delta Sari Indah blok AF 05 Kureksari Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi penggeledahan kedua berlokasi di kompleks Delta Sari Baru, Cluster Delta Kencana blok DK 5, Ngingas Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.
Dari hasil penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, penyidik mengamankan beberapa dokumen. "Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan pupuk PT Berdikari dan catatan transfer," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (20/4).
Marwa pun telah ditahan oleh KPK sejak Jumat (15/4) lalu di rutan KPK. Penahanan berlangsung hingga 20 hari ke depan.
Seperti diketahui, Marwa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada, Selasa (8/3). Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyebutkan penerimaan Marwa jika diakumulasikan bisa mencapai Rp 1 miliar. Perbuatan suap ini juga berlangsung cukup lama sejak 2010 sampai 2012.
Modus yang dilakukan Marwa adalah PT Berdikari memesan pupuk dari beberapa vendor, kemudian agar vendor yang dipesan pupuknya mendapatkan proyek vendor tersebut memberi suap kepada Marwa. Selain itu, tindak pidana ini telah berlangsung selama dua tahun dari 2010-2012 silam dengan nilai akumulasi yang diterima oleh Siti adalah Rp 1 miliar.
"SM menerima uang kurun waktu tahun 2 tahun, jumlahnya saya belum bisa sebutkan secara detail diduga lebih dari Rp 1 miliar," ujar Priharsa.
Meski jeda waktu penetapan tersangka dengan terjadinya tidak pidana cukup lama, hingga saat ini KPK belum menggarap adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Saat ini masih ditangani atas Tindak Pidana Korupsi, pungkasnya.
Atas perbuatannya Siti Marwa dikenakan Pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan Siti sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan pertengahan Februari.
Kasus ini terungkap berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam kasus itu, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Hasanuddin Ibrahim.
Baca juga:
Pimpinan KPK kabur ditanya penangkapan pejabat PN Jakarta Pusat
PN Jakpus benarkan ruang Edy Nasution digeledah dan disegel KPK
Kembali lakukan operasi tangkap tangan, KPK gelar jumpa pers
KPK segel ruang Panitera Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution
Ruangan di PN Jakpus yang digeledah KPK milik Edy Nasution
Operasi tangkap tangan, KPK geledah lantai 4 PN Jakpus
Jaksa ditangkap, Kejagung minta KPK koreksi prosedur OTT
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.